Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Kategori Peraturan Lain
Nomor/Tahun Nomor 17 Tahun 2005
Status Berlaku
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Peraturan Perundang-undangan]

Nomor 17 Tahun 2005, tanggal 30 December 2005, tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang -- Jakarta, 2005.

Berlaku

PERLINDUNGAN KHUSUS – PELAPOR DAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG – TATA CARA

PERKAP

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

PERLINDUNGAN KHUSUS - PELAPOR DAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG – TATA CARA

2005

PERKAP NO. 17

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP PELAPOR DAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

ABSTRAK :

-

Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 

-

Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003; PP No. 57 Tahun 2003; KEPPRES No. 70 Tahun 2002.

 

-

Dalam Peraturan ini diatur tentang: bentuk dan cara bertindak, perlengkapan, penghentian pemberian perlindungan, serta administrasi dan pembiayaan. Bentuk perlindungan terdiri atas pelindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, pelindungan terhadap harta, perahasiaan dan penyamaran identitas, dan pemberian keterangan tanpa bertatap muka. Cara bertindak dalam memberikan perlindungan khusus yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran perlindungan khusus.

CATATAN :

-

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 30 Desember 2005.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai