Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-08/1.02/PPATK/05/2013 tentang Permintaan Informasi Ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun PER-08/1.02/PPATK/05/2013
Status Berlaku
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Peraturan Perundang-undangan]

PER-08/1.02/PPATK/05/2013, tanggal 01 May 2013, tentang contoh pengisian rincian transaksi yang diberikan dalam 2 (dua) cara. Penyedia barang dan/atau jasa lain dapat memilih 1 (satu) cara pengisian uraian rincian transaksi tersebut dalam menyampaikan laporan transaksi ke PPATK. -- Jakarta, 2013.

BN 2013 (806): 7 hlm.

Berlaku

PERMINTAAN INFORMASI KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

PERKA PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

PERMINTAAN INFORMASI KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2013

PERKA PPATK NO. PER-08/1.02/PPATK/05/2013, BN. 2013/NO. 806

PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG PERMINTAAN INFORMASI KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

ABSTRAK :

-

Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur mengenai kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Pihak yang terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang, memerlukan pedoman dalam meminta informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Permintaan Informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

 

-

Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No. 8 Tahun 2010; PERPRES No. 50 Tahun 2011.

 

-

Dalam Peraturan ini diatur tentang: tata cara permintaan Informasi ke PPATK, baik dalam maupun luar negeri, serta pemenuhan permintaan Informasi. Permintaan Informasi berdasarkan Peraturan ini dilakukan untuk tujuan (1) mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang; atau (2) mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme khususnya untuk pengangkatan pejabat strategis.

CATATAN :

-

Pihak dalam negeri yang dapat meminta informasi ke PPATK meliputi (a) instansi penegak hukum; (b) lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; (c) lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; (d) lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan (e) financial intelligence unit negara lain.

 

-

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juni 2013.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai