Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Kategori Peraturan Lain
Nomor/Tahun 01 Tahun 2013
Status Berlaku
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Peraturan Perundang-undangan]

01 Tahun 2013, tanggal 14 May 2013, tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang -- Jakarta, 2013.

BN 2013 (711): 14 hlm.

Berlaku

PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN - TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG - TATA CARA PENYELESAIAN

PERMA

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN - TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG - TATA CARA PENYELESAIAN

2013

PERMA NO. 1, BN. 2013/NO. 711.

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

ABSTRAK :

-

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dibentuk untuk mengisi kekosongan “hukum acara” pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat UU TPPU). Pasal 67 UU TPPU memberikan kewenangan kepada penyidik TPPU untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Penetapan Nomor 1 Tahun 2013 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yang antara lain menyatakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawah kewenangannya dan membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum dalam jalannya peradilan.

 

-

Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004; UU No. 8 Tahun 2010.

 

-

Dalam Peraturan ini diatur tentang : tata cara penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang dan hukum acaranya. Peraturan ini berlaku terhadap permohonan penanganan harta kekayaan yang diajukan oleh penyidik dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

CATATAN :

-

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Mei 2013.

 

-

Lampiran, 2 hlm.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai