Keputusan Kepala PPATK Nomor: KEP- 1/1.01/PPATK/01/08 tentang Pedoman Good Governance Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun Nomor: KEP- 1/1.01/PPATK/01/08
Status Berlaku
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Keputusan,Instruksi,Surat Edaran dll]

Nomor: KEP- 1/1.01/PPATK/01/08, tanggal 03 January 2008, tentang Pedoman Good Governance Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan -- Jakarta, 2008.

Berlaku

GOOD GOVERNANCE - PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN - PEDOMAN

KEP KEPALA PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

GOOD GOVERNANCE - PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN - PEDOMAN

2008

KEP KEPALA PPATK NO. KEP- 1/1.01/PPATK/01/08

KEPUTUSAN KEPALA PPATK TENTANG PEDOMAN GOOD GOVERNANCE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

ABSTRAK :

-

Untuk meningkatkan kinerja yang mampu memberikan nilai tambah bagi integritas, tanggung jawab, profesionalisme, kerahasiaan, dan kemandirian serta untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, maka perlu pengaturan tentang pedoman good governance di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sehingga perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

 

-

Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2003, KEPPRES No. 81 Tahun 2003, KEPPRES No. 82 Tahun 2003, KEPPRES No. 124/M Tahun 2006, KEP KEPALA PPATK No. 3/3/KEP.PPATK/2004.

 

-

Dalam Keputusan ini diatur tentang: penetapan pedoman good governance PPATK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan. Pedoman ini merupakan acuan bagi Pimpinan dan pegawai dalam pengelolaan organisasi di lingkungan PPATK. Pedoman good governance PPATK wajib disosialisasikan kepada semua pihak di lingkungan PPATK serta wajib dievaluasi secara berkala (semesteran). Hasil evaluasi pelaksanaan good governance dilaporkan kepada PPATK.

CATATAN :

-

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 3 Januari 2008.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai