Keputusan Kepala PPATK Nomor: KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08
Status Berlaku
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Peraturan Perundang-undangan]

KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08, tanggal 04 February 2008, tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme Bagi Penyedia Jasa Keuangan. -- Jakarta, 2008.

Berlaku

TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN TERKAIT PENDANAAN TERORISME – PENYEDIA JASA KEUANGAN - PEDOMAN IDENTIFIKASI

KEP KEPALA PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN TERKAIT PENDANAAN TERORISME – PENYEDIA JASA KEUANGAN - PEDOMAN IDENTIFIKASI

2008

KEP KEPALA PPATK NO. KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08

KEPUTUSAN KEPALA PPATK TENTANG PEDOMAN IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN TERKAIT PENDANAAN TERORISME BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

ABSTRAK :

-

Adanya potensi penyalahgunaan produk dan layanan jasa keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan dana-dana yang ditujukan untuk kegiatan terorisme, maka Penyedia Jasa Keuangan perlu melakukan identifikasi terhadap transaksi keuangan yang terkait dengan pendanaan terorisme serta melaporkannya sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan. Untuk menghasilkan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang berkualitas perlu adanya acuan bagi Penyedia Jasa Keuangan oleh karena itu dipandang perlu untuk menerbitkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan, sehingga perlu menetapkan Keputusan Kepala PPATK tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

 

-

Dasar hukum Keputusan Kepala PPATK ini adalah: UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003, UU No. 15 Tahun 2003, KEPPRES No. 82 Tahun 2003.

 

-

Dalam Keputusan Kepala PPATK diatur tentang pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme. Pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme ini berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan yang dapat berupa bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, perusahaan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, usaha jasa pengiriman uang, dan pedagang valuta asing.

CATATAN :

-

Keputusan Kepala PPATK ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 4 Februari 2008.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai