Peraturan Kepala PPATK Nomor 01/1.02/PPATK/01/10 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun Nomor 01/1.02/PPATK/01/10
Status Berlaku
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Peraturan Perundang-undangan]

Nomor 01/1.02/PPATK/01/10, tanggal 05 January 2010, tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan -- Jakarta, 2010.

BN 2010 (21) : 7 hlm.

Berlaku

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK - PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

PERKA PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK - PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2014

PERKA PPATK NO. PER-01/1.02/PPATK/01/10

PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

ABSTRAK :

-

Keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting untuk mewujudkan akuntabilitas dan mengoptimalkan pengawasan publik dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Kepala PPATK tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

 

-

Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2008.

 

-

Dalam Peraturan ini diatur tentang: klasifikasi informasi publik yang terdiri atas informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan. Informasi yang terbuka meliputi informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang dikumumkan secara serta merta. Informasi yang dikecualikan meliputi informasi sangat rahasia, informasi rahasia, dan informasi terbatas. Pemilik informasi berwenang menetukan nilai informasi dan mengubah jenis informasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas untuk melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

CATATAN :

-

Peraturan Kepala PPATK ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2010. - Tata kelola kearsipan dan pendokumentasian informasi publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

 

-

Tata kelola kearsipan dan pendokumentasian informasi publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai