Peraturan Kepala PPATK Nomor 17/1.05/PPATK/09/13 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Atas Dugaan Pelanggaran Oleh Pejabat dan Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun 17/1.05/PPATK/09/13
Status Berlaku
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Peraturan Perundang-undangan]

17/1.05/PPATK/09/13, tanggal 19 September 2013, tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Atas Dugaan Pelanggaran Oleh Pejabat dan Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan -- Jakarta, 2013.

BN 2013 (1198): 13 hlm

Berlaku

PENGADUAN MASYARAKAT – DUGAAN PELANGGARAN – PEJABAT DAN PEGAWAI PPATK – TATA CARA PENANGANAN

PERKA PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

PENGADUAN MASYARAKAT – DUGAAN PELANGGARAN – PEJABAT DAN PEGAWAI PPATK – TATA CARA PENANGANAN

2013

PERKA PPATK NO. 17/1.05/PPATK/09/13, BN 2013/NO. 1198

PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT ATAS DUGAAN PELANGGARAN OLEH PEJABAT DAN PEGAWAI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

ABSTRAK :

-

Untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan/atau pengungkapan praktik atau tindakan yang bertentangan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good public governance), diperlukan suatu sistem penanganan pengaduan masyarakat yang transparan, akuntabel, efektif, dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-05/1.01/PPATK/04/09 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran perlu disesuaikan dengan perkembangan penanganan pengaduan masyarakat sehingga perlu ditetapkan Peraturan Kepala PPATK yang baru;

 

-

Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 8 Tahun 2010; PP No. 53 Tahun 2010; PERPRES No. 48 Tahun 2012; KEPPRES No. 3 Tahun 2004, PERMENPAN-RB Nomor PER/05/M.PAN/4/2009; PERKA PPATK Nomor: PER-07/1.01/PPATK/08/12.

 

-

Dalam Peraturan ini diatur tentang jenis pelanggaran, tugas dan kewajiban pengelola pengaduan masyarakat, mekanisme penyampaian pengaduan, penanganan pengaduan masyarakat pelindungan terhadap pelapor, kewajiban merahasiakan identitas pelapor, rekomendasi hasil pemeriksaan, serta pengawasan dan pengendalian penanganan pengaduan masyarakat. Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan meliputi penyalahgunaan wewenang, korupsi atau pungutan liar, kepegawaian, hukum, kewaspadaan nasional, dan tata laksana dan regulasi. Mekanisme penyampaian pengaduan terdiri atas mekanisme langsung dan tidak langsung. Penanganan pengaduan masyarakat meliputi pencatatan dan pengarsipan, penelaahan, pemeriksaan, pelaporan, dan penyelesaian hasil penanganan.

CATATAN :

-

Peraturan ini mulai berlaku pada saat diundangkan, September 2013;

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai