Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-03/1.02.1/PPATK/03/12 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi di Bidang Perbankan, Pasar Modal dan Asuransi

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun PER-03/1.02.1/PPATK/03/12
Status Dicabut dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Bagi Penyedia Jasa Keuangan
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Peraturan Perundang-undangan]

PER-03/1.02.1/PPATK/03/12, tanggal 01 March 2012, tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi di Bidang Perbankan, Pasar Modal dan Asuransi -- Jakarta, 2012.

BN 2012 (283): 19 hlm.

Dicabut dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Bagi Penyedia Jasa Keuangan

PENGHENTIAN SEMENTARA - PENUNDAAN TRANSAKSI - PERBANKAN – PASAR MODAL - ASURANSI

PERKA PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

PENGHENTIAN SEMENTARA - PENUNDAAN TRANSAKSI - PERBANKAN – PASAR MODAL - ASURANSI

2012

PERKA PPATK NO. PER-03/1.02.1/PPATK/03/12, BN. 2012/NO. 283

PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN PENGHENTIAN SEMENTARA DAN PENUNDAAN TRANSAKSI DI BIDANG PERBANKAN, PASAR MODAL, DAN ASURANSI

ABSTRAK :

-

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi.

 

-

Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 8 Tahun 2010; PERPRES No. 50 Tahun 2011.

 

-

Dalam Peraturan ini diatur tentang: tata cara pelaksanaan penghentian sementara transaksi berdasarkan permintaan PPATK, pengajuan keberatan atas pelaksanaan penundaan transaksi, tata cara pelaksanaan penundaan transaksi berdasarkan inisiatif PJK, tata cara pelaksanaan penundaan transaksi berdasarkan perintah penyidik, penuntut umum atau hakim, serta jenis transaksi yang dapat dilakukan penghentian sementara dan penundaan transaksi khususnya bagi industri perbankan, pasar modal, dan asuransi.

CATATAN :

-

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Maret 2012.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai