Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun Nomor PER-09/1.02.2/ PPATK/09/12
Status
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Peraturan Perundang-undangan]

Nomor PER-09/1.02.2/ PPATK/09/12, tanggal 04 September 2012, tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan -- Jakarta, 2012.

BN 2012 (926): 15 hlm.

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN - LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI - PENYEDIA JASA KEUANGAN - TATA CARA PENYAMPAIAN

PERKA PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN - LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI - PENYEDIA JASA KEUANGAN - TATA CARA PENYAMPAIAN

2012

UU NO. PER-09/1.02.2/ PPATK/09/12, BN. 2012 /NO. 926

PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

ABSTRAK :

-

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

 

-

Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU No. 8 Tahun 2010; PERPRES No. 50 Tahun 2011.

 

-

Dalam Peraturan ini diatur tentang tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan transaksi keuangan tunai bagi penyedia jasa keuangan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyedia Jasa Keuangan (PJK) wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan laporan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. Penyampaian LTKM termasuk laporan pemutusan hubungan usaha dengan pengguna jasa jika pengguna jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa, atau PJK meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa. Penyampaian LTKT termasuk transaksi penempatan, penyetoran, penarikan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran dengan menggunakan uang tunai berupa uang kertas dan/atau uang logam dan transaksi penempatan, penyetoran, penarikan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran yang mencapai nilai kumulatif paling sedikit Rp500.000.000,00 yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. Penyampaian laporan dilakukan secara elektronis dan non elektronis. PJK yang tidak menyampaikan LTKM dan LTKT kepada PPATK dikenai sanksi administratif.

CATATAN :

-

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

 

-

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku: (1) Penyampaian LTKT oleh bank umum sebelum tanggal 31 Desember 2012 menggunakan sistem pelaporan transaksi keuangan tunai yang lama (TRACeS) atau menggunakan hardcopy. (2) Penyampaian LTKT oleh bank perkreditan rakyat, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, pedagang valuta asing, dan penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang sebelum tanggal 1 Oktober 2012 menggunakan sistem pelaporan transaksi keuangan tunai yang lama (TRACeS) atau menggunakan hardcopy.

 

-

Pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan mencurigakan secara elektronis oleh bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, kegiatan usaha pengiriman uang, pedagang valuta asing, dan manajer investasi berlaku pada saat peraturan ini diundangkan.

 

-

Pada saat Peraturan ini, mulai berlaku maka: a. Peraturan Kepala PPATK Nomor Per-07/1.02/PPATK/12/10 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 642, Tambahan Berita Negara Nomor 3) b. Keputusan Kepala PPATK No.3/1/KEP.PPATK/2004 tentang Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

-

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 September 2016.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai