Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-10/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun Nomor PER- 10/1.02.2/PPATK/09/12
Status dicabut dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor 13 Tahun 2016
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Peraturan Perundang-undangan]

Nomor PER- 10/1.02.2/PPATK/09/12, tanggal 01 January 1970, tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus -- Jakarta, 2012.

BN 2012 (927): 13 Hlm.

dicabut dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor 13 Tahun 2016

AUDIT KEPATUHAN – AUDIT KHUSUS – TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

PERKA PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

AUDIT KEPATUHAN – AUDIT KHUSUS – TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

2012

PERKA PPATK NO. PER-10/1.02.2/PPATK/09/12 , BN. 2012/NO. 927

PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT KEPATUHAN DAN AUDIT KHUSUS

ABSTRAK :

-

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus.

 

-

Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU No. 8 Tahun 2010; PERPRES No. 50 Tahun 2011

 

-

Dalam Peraturan ini diatur tentang: pelaksanaan audit kepatuhan terhadap Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), kategori penilaian audit kepatuhan terhadap penerapan PMPJ, pelaksanaan audit kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan, hasil penilaian audit kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan, latar belakang pelaksanaan audit khusus, penugasan tim audit, tahapan pelaksanaan audit kepatuhan dan audit khusus yang terdiri dari pra audit, pelaksanaan audit dan pasca audit, kewajiban pihak pelapor terhadap pelaksanaan audit kepatuhan dan audit khusus, kewenangan tim audit kepatuhan dan tim audit khusus, dan pengenaan sanksi administratif bagi pihak pelapor yang melakukan pelanggaran atas kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

CATATAN :

-

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 18 September 2016.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai