Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun PER-11/1.02/PPATK/06/2013
Status Diubah dengan PER-04/1.02/PPATK/03/2014
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Peraturan Perundang-undangan]

PER-11/1.02/PPATK/06/2013, tanggal 26 June 2013, tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan -- Jakarta, 2013.

BN 2013 (960): 12 hlm.

Diubah dengan PER-04/1.02/PPATK/03/2014

TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN - PENYEDIA JASA KEUANGAN - IDENTIFIKASI

PERKA PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN - PENYEDIA JASA KEUANGAN - IDENTIFIKASI

2013

PERKA PPATK NO. PER-11/1.02/PPATK/06/2013, BN 2013/NO. 960

PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

ABSTRAK :

-

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan

 

-

Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU No. 8 Tahun 2010; PERPRES No. 50 Tahun 2011

 

-

Dalam Peraturan ini diatur tentang: kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh penyedia jasaa keuangan, tata cara identifikasi transaksi keuangan mencurigakan, penyimpanan catatan dan dokumen mengenai seluruh proses identifikasi transaksi keuangan mencurigakan, kewajiban bagi penyedia jasa keuangan untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan dan prosedur internal mengenai identifikasi transaksi keuangan mencurigakan, dan sanksi bagi penyedia jasa keuangan yang tidak melaksanakan kewajiban identifikasi transaksi keuangan mencurigakan. Tata cara identifikasi transaksi keuangan mencurigakan meliputi pemantauan transaksi pengguna jasa, analisis transaksi, penetapan transaksi sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Kebijakan dan prosedur internal mengenai identifikasi transaksi keuangan mencurigakan paling kurang memuat alur kerja identifikasi transaksi keuangan mencurigakan, uraian tugas dan wewenang unit khusus atau petugas yang bertanggung jawab melaksanakan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan penetapan transaksi keuangan mencurigakan.

CATATAN :

-

Peraturan Kepala PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Juli 2013.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai