Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-11/1.02/PPATK/09/2012 tentang Transaksi Keuangan Tunai yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun PER-11/1.02/PPATK/09/2012
Status Berlaku
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Peraturan Perundang-undangan]

PER-11/1.02/PPATK/09/2012, tanggal 04 September 2012, tentang Transaksi Keuangan Tunai yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan -- Jakarta, 2012.

BN 2012 (928): 8 Hlm

Berlaku

KEWAJIBAN PELAPORAN - TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI YANG DIKECUALIKAN

PERKA PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

KEWAJIBAN PELAPORAN - TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI YANG DIKECUALIKAN

2012

UU NO. PER-11/1.02/PPATK/09/2012 , BN. 2012/NO. 928

PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PELAPORAN

ABSTRAK :

-

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan.

 

-

Dasar hukum Peraturan ini adalah : UU No. 8 Tahun 2010; PERPRES No. 50 Tahun 2011.

 

-

Dalam Peraturan ini diatur tentang: Transaksi Keuangan Tunai (TKT) yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kewajiban pelaporan dikecualikan terhadap: TKT yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dengan pemerintah dan bank sentral, TKT untuk pembayaran gaji atau pensiun, TKT lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK, dan TKT lain atas permintaan PJK untuk dikecualikan yang disetujui PPATK. PJK wajib melakukan pemantauan secara berkala terhadap TKT yang dikecualikan. PJK wajib membuat dan menyimpan daftar Pengguna Jasa dan Transaksi Pengguna Jasa yang dikecualikan dari pelaporan TKT. PJK yang tidak melaksanakan pemantauan dan penatausahaan dikenai sanksi administratif.

CATATAN :

-

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 3/9/KEP.PPATK/2004 tentang Transaksi Keuangan Tunai yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

-

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 September 2012.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai