Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-12/1.02.1/PPATK/09/11 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa lainnya

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun Nomor PER-12/1.02.1/PPATK/09/11
Status Berlaku
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Peraturan Perundang-undangan]

Nomor PER-12/1.02.1/PPATK/09/11, tanggal 19 September 2011, tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa lainnya -- Jakarta, 2011.

Berlaku

TRANSAKSI – PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA – TATA CARA PELAPORAN

PERKA PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

TRANSAKSI – PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA – TATA CARA PELAPORAN

2011

PERKA PPATK NO. PER-12/1.02.1/PPATK/09/11

PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG TATA CARA PELAPORAN TRANSAKSI BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA

ABSTRAK :

-

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporandan Analisis Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya.

 

-

Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU No. 8 Tahun 2010; PERPRES No. 50 Tahun 2011.

 

-

Dalam Peraturan ini diatur tentang tata cara pelaporan transaksi bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya (PBJ), dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. PBJ wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK. Tata cara pelaporan meliputi registrasi dan pengisian laporan, penyampaian laporan secara elektronis atau manual, koreksi laporan, penyimpanan dokumen. PPATK berwenang meminta Dokumen tambahan kepada PBJ mengenai laporan Transaksi yang telah disampaikan oleh PBJ. PBJ yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK dikenai sanksi administratif.

CATATAN :

-

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2012.

 

-

Lampiran, 44 hlm.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai