Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-14/1.02.1/PPATK/10/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pergadaian

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun PER-14/1.02.1/PPATK/10/2011
Status Tidak Berlaku
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Peraturan Perundang-undangan]

PER-14/1.02.1/PPATK/10/2011, tanggal 19 October 2011, tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pergadaian -- Jakarta, 2011.

Tidak Berlaku

PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA – PERGADAIAN

PERKA PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA – PERGADAIAN

2011

PERKA PPATK NO. PER-14/1.02.1/PPATK/10/2011

PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI PERGADAIAN

ABSTRAK :

-

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Pergadaian.

 

-

Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 8 Tahun 2010; PERPRES No. 50 Tahun 2011.

 

-

Dalam Peraturan ini diatur tentang: penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pergadaian, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Setiap orang yang melakukan kegiatan pergadaian wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa yang meliputi pengawasan aktif direksi atau pengurus dan dewan komisaris atau dewan pengawas, kebijakan dan prosedur, pengendalian intern, sistem informasi dan pelaporan, dan sumber daya manusia dan pelatihan. PPATK melakukan pengawasan kepatuhan atas penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh pergadaian.

CATATAN :

-

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Oktober 2011.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai