Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-16 /1.03/PPATK/08/2013 tentang Tata Cara Penanganan Laporan dan/atau Informasi Dari Masyarakat

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun PER-16 /1.03/PPATK/08/2013
Status
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Peraturan Perundang-undangan]

PER-16 /1.03/PPATK/08/2013, tanggal 14 August 2013, tentang Tata Cara Penanganan Laporan dan/atau Informasi Dari Masyarakat -- Jakarta, 2013.

BN 2013 (1197): 8 hlm.

LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI DARI MASYARAKAT – TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG – TATA CARA PENANGANAN

PERKA PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI DARI MASYARAKAT – TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG – TATA CARA PENANGANAN

2013

PERKA PPATK NO. PER-16/1.03/PPATK/08/2013, BN 2013/NO. 1197

PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG TATA CARA PENANGANAN LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI DARI MASYARAKAT

ABSTRAK :

-

Laporan dan/atau informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang diterima dari masyarakat merupakan salah satu sumber informasi bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan belum memiliki peraturan yang mengatur tentang tata cara penanganan laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, sehingga perlu menetapkan Peraturan Kepala PPATK.

 

-

Dasar hukum Peraturan ini adalah : UU Nomor 8 Tahun 2010; PERPRES No. 50 Tahun 2011; PERPRES No. 48 Tahun 2012; PERKA PPATK No. PER-07/1.01/PPATK/PPATK/08/12.

 

-

Dalam Peraturan ini diatur tentang tata cara penyampaian laporan dan/atau informasi oleh masyarakat secara elektronis dan non elektronis, muatan laporan dan/atau informasi, kewajiban bagi pegawai PPATK untuk merahasiakan identitas masyarakat yang menyampaikan laporan dan/atau informasi, laporan dan/atau informasi dari masyarakat, data atau keterangan lain yang diperoleh dari masyarakat. Penanganan laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan kegiatan Analisis dan melakukan pengelolaan laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

CATATAN :

-

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Oktober 2013;

 

-

Petunjuk mengenai penyampaian laporan dan/atau informasi diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala PPATK.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai