Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-10 /1.02.1/PPATK/09/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun PER- 10 /1.02.1 /PPATK/09/2011
Status Berlaku
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Peraturan Perundang-undangan]

PER- 10 /1.02.1 /PPATK/09/2011, tanggal 19 September 2011, tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya -- Jakarta, 2011.

BN 2011 (734): 10 hlm.

Berlaku

PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA - PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA

PERKA PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA - PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA

2011

PERKA PPATK NO. PER- 10 /1.02.1 /PPATK/09/2011, BN. 2011/NO. 734

PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA

ABSTRAK :

-

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentangTata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya.

 

-

Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU No. 8 Tahun 2010; PERPRES Nomor 50 Tahun 2011.

 

-

Dalam Peraturan ini diatur tentang: penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi penyedia barang dan/atau jasa lainnya, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Tahapan penerapan PMPJ yang terdiri dari identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Selain itu, diatur juga mengenai informasi dan dokumen pendukung penerapan PMPJ, penatausahaan dokumen, pelaksanaan pengawasan kepatuhan atas penerapan PMPJ, dan kewajiban penyampaian ketentuan internal PMPJ kepada PPATK.

CATATAN :

-

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2012.

 

-

Lampiran 8 hlm.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai