Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun PER-12/1.02/PPATK/06/13
Status Berlaku
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Peraturan Perundang-undangan]

PER-12/1.02/PPATK/06/13, tanggal 26 June 2013, tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan -- Jakarta, 2013.

BN 2013 (920): 21 hlm.

Berlaku

TATA CARA PENYAMPAIAN - LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN LUAR NEGERI - PENYEDIA JASA KEUANGAN

PERKA PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

TATA CARA PENYAMPAIAN - LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN LUAR NEGERI - PENYEDIA JASA KEUANGAN

2013

PERKA PPATK NO. PER-12/1.02/PPATK/06/13, BN. 2013/NO. 920

PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

ABSTRAK :

-

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

 

-

Dasar hukum Peraturan ini adalah : UU No. 8 Tahun 2010; UU No. 3 Tahun 2011; PERPRES No. 50 Tahun 2011.

 

-

Dalam Peraturan ini diatur tentang : tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri bagi Penyedia Jasa Keuangan, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Penyedia jasa keuangan yang wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri adalah penyedia jasa keuangan yang menjadi penyelenggara penerus yang pertama kali menerima perintah transfer dana di wilayah Indonesia apabila penyelenggara penerus bukan merupakan penyelenggara penerima akhir; dan penyedia jasa keuangan yang menjadi penyelenggara penerima akhir. Sedangkan penyedia jasa keuangan yang wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri adalah penyedia jasa keuangan yang menjadi penyelenggara pengirim asal; dan penyedia jasa keuangan yang menjadi penerus di dalam negeri yang meneruskan perintah transfer dana ke luar negeri. Pengenaan sanksi berupa sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban pelaporan dapat berupa teguran tertulis, pengumuman kepada publik mengenai tindakan dan/atau sanksi, dan/atau denda administratif.

CATATAN :

-

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Juli 2013.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai