Peraturan Kepala PPATK Nomer PER-03/1.01/PPATK/02/13 tentang Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun PER-03/1.01/PPATK/02/13
Status Berlaku
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Peraturan Perundang-undangan]

PER-03/1.01/PPATK/02/13, tanggal 28 February 2013, tentang Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan -- Jakarta, 2013.

BN 2013 (443): 9 hlm

Berlaku

UNIT LAYANAN PENGADAAN - PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

PERKA PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

UNIT LAYANAN PENGADAAN - PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2013

PERKA PPATK NO. PER-03/1.01/PPATK/02/13, BN. 2013/NO. 443

PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

ABSTRAK :

-

Pasal 14 dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi mempunyai Unit Layanan Pengadaan yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

 

-

Dasar hukum Undang-Undang ini adalah UU No. 8 Tahun 2010; PEPPRES No. 70 Tahun 2012; PEPPRES Nomor 48 Tahun 2012; PERKA LKPP No. 5 Tahun 2012; PERKA PPATK Nomor: PER-07/1.01/PPATK/08/12.

 

-

Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan PPATK, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. ULP dibentuk untuk melaksanakan peroses pengadaan barang/jasa. Selain itu diatur juga mengenai ruang lingkup, tugas dan wewenang ULP, perangkat ULP, dan hubungan kerja. Perangkat ULP paling kurang terdiri atas Kepala ULP PPATK, Tim Sekretariat ULP PPATK, Kelompok Kerja ULP PPATK.

CATATAN :

-

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Maret 2013.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai