Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun Nomor PER-04/1.02/PPATK/03/2014
Status Mengubah Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Peraturan Perundang-undangan]

Nomor PER-04/1.02/PPATK/03/2014, tanggal 28 March 2014, tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan. -- Jakarta, 2014.

BN 2014 (670) : 7 hlm.

Mengubah Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA PPATK - IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN - PENYEDIA JASA KEUANGAN

PERKA PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA PPATK - IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN - PENYEDIA JASA KEUANGAN

2014

PERKA PPATK NO. 04, BN. 2014/NO. 670

PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 TENTANG IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

ABSTRAK :

-

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Penyedia Jasa Keuangan perlu melakukan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan pendanaan terorisme. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan yang berlaku saat ini hanya mengatur mengenai identifikasi transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengaturan tersebut perlu dilengkapi agar memenuhi standar internasional yang ditetapkan dalam rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) serta belum mencakup ketentuan mengenai identifikasi terhadap transaksi keuangan yang terkait dengan pendanaan terorisme. Dalam rangka memenuhi rekomendasi FATF dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, PPATK perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

 

-

Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU No. 8 Tahun 2010; UU No. 9 Tahun 2013; PERPRES No. 50 Tahun 2011.

 

-

Dalam Peraturan ini diatur tentang: perubahan Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (2), dan penambahan ketentuan, yaitu Pasal 4 ayat (2), Pasal 16A, Pasal 17A, Pasal 17B, Pasal 17C dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

CATATAN :

-

Peraturan Kepala PP, TK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Mei 2014.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai