Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-13/1.02/PPATK/10/14 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Pusat Pelaporaan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun PER-13/1.02/PPATK/10/14
Status Berlaku
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Peraturan Perundang-undangan]

PER-13/1.02/PPATK/10/14, tanggal 13 October 2014, tentang Pencabutan Keputusan Kepala Pusat Pelaporaan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan -- Jakarta, 2014.

Berlaku

PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN – PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG – PENYEDIA JASA KEUANGAN - PEDOMAN UMUM

PERKA PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN – PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG – PENYEDIA JASA KEUANGAN - PEDOMAN UMUM

2014

PERKA PPATK NO. PER-13/1.02/PPATK/10/14

TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: 2/1/KEP.PPATK/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

ABSTRAK :

-

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang se bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Materi muatan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan, sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang serta perkembangan kebutuhan penyedia jasa keuangan, praktik, dan standar internasioal, sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Kepala PPATK.

 

-

Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 8 Tahun 2010; PERPRES No. 50 Tahun 2011.

 

-

Dalam Peraturan ini diatur tentang: pencabutan Keputusan Kepala Pusat Pelaporaan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

CATATAN :

-

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Oktober 2014.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai