Peraturan Kepala PPATK nomor PER- 14/1.02/PPATK/11/14 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun Nomor PER- 14/1.02/PPATK/11/14
Status Berlaku
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Peraturan Perundang-undangan]

Nomor PER- 14/1.02/PPATK/11/14, tanggal 01 January 1970, tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan -- Jakarta, 2014.

BN 2014 (1821): 17 hlm.

Berlaku

PELANGGARAN KEWAJIBAN PELAPORAN – PIHAK PELAPOR – SANKSI ADMINISTRATIF

PERKA PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

PELANGGARAN KEWAJIBAN PELAPORAN – PIHAK PELAPOR – SANKSI ADMINISTRATIF

2014

UU NO. PER- 14/1.02/PPATK/11/14, BN. 2014/NO. 1821

PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN KEWAJIBAN PELAPORAN

ABSTRAK :

-

Pihak Pelapor memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan ke PPATK. Laporan tersebut merupakan sumber utama kegiatan analisis dan pemeriksaan PPATK untuk mendeteksi indikasi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. PPATK memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif bagi pihak pelapor yang melakukan pelanggaran kewajiban pelaporan, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Kepala PPATK tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan.

 

-

Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU No. 8 Tahun 2010; UU No. 9 Tahun 2013; PERPRES No. 50 Tahun 2011.

 

-

Dalam Peraturan ini diatur tentang: kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor, pelanggaran kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor, jenis sanksi adminitratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan yang terdiri atas teguran tertulis, pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau denda administratif, ketentuan mengenai penetapan sanksi administratif, yaitu bahwa sanksi administratif ditetapkan oleh PPATK, namun pengenaannya dilakukan oleh LPP. Dalam hal LPP belum dibentuk, pengenaan sanksi administratif terhadap Pihak Pelapor dilakukan oleh PPATK, pengenaan sanksi administratif terhadap Pihak Pelapor yang belum menyampaikan kewajiban pelaporan tidak menghapuskan kewajiban penyampaian laporan ke PPATK, ketentuan apabila Pihak Pelapor mengabaikan kewajiban penyampaian laporan, PPATK dapat: merekomendasikan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penilaian ulang kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) pengurus Pihak Pelapor; merekomendasikan kepada instansi yang berwenang untuk membekukan kegiatan usaha, mencabut atau membatalkan izin usaha Pihak Pelapor; dan/atau melaporkan kepada penegak hukum mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Pihak Pelapor, ketentuan mengenai pengajuan keberatan secara tertulis oleh Pihak Pelapor ke PPATK atas pengenaan denda administratif, keputusan Kepala PPATK atas pengajuan keberatan digunakan sebagai dasar untuk: pengembalian pembayaran denda administratif atau pengembalian atas kelebihan pembayaran denda administratif, denda administratif yang diperoleh dari pengenaan sanksi administratif merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan besaran denda administratif ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada PPATK.

CATATAN :

-

Saat mulai berlaku Peraturan ini adalah setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 26 November 2015. Selanjutnya, pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala PPATK mengenai tata cara penyampaian laporan ke PPATK, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

 

-

Peraturan ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, 26 November 2015.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai