Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-21/1.02/PPATK/11/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun Nomor PER-21/1.02/PPATK/11/2013
Status Berlaku
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Peraturan Perundang-undangan]

Nomor PER-21/1.02/PPATK/11/2013, tanggal 29 November 2013, tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan -- Jakarta, 2013.

BN 2013 (1479) : 8 hlm.

Berlaku

TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI - PENYEDIA JASA KEUANGAN - IDENTIFIKASI

PERKA PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI - PENYEDIA JASA KEUANGAN - IDENTIFIKASI

2013

PERKA PPATK NO. PER-21/1.02/PPATK/11/2013, BN. 2013 (1479) : 8 HLM.

PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

ABSTRAK :

-

Penyedia Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan tunai kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menyampaikan laporan transaksi keuangan tunai, Penyedia Jasa Keuangan perlu melakukan identifikasi transaksi keuangan tunai, sehingga perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

 

-

Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU No. 8 Tahun 2010; PERPRES No. 50 Tahun 2011

 

-

Dalam Peraturan ini diatur tentang: tata cara identifikasi transaksi keuangan tunai bagi penyedia jasa keuangan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Identifikasi transaksi keuangan tunai meliputi pencatatan, pemantauan, dan penentuan transaksi keuangan tunai yang dilaporkan kepada PPATK. Selain itu diatur juga mengenai penyimpanan dokumen mengenai seluruh proses identifikasi transaksi keuangan tunai dan sanksi terhadap penyedia jasa keuangan yang tidak memenuhi ketentuan.

CATATAN :

-

Peraturan Kepala PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Desember 2013.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai