Peraturan Kepala PPATK Nomer 02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun PER-02/1.02/PPATK/02/15
Status Berlaku
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Peraturan Perundang-undangan]

PER-02/1.02/PPATK/02/15, tanggal 03 February 2015, tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang -- Jakarta, 2015.

BN 2015 (380): 14 hlm.

Berlaku

KATEGORI PENGGUNA JASA YANG BERPOTENSI MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

PERKA PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

KATEGORI PENGGUNA JASA YANG BERPOTENSI MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

2015

PERKA PPATK NO. PER- 02/1.02/PPATK/02/15, BN. 2015/NO. 380

PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG KATEGORI PENGGUNA JASA YANGBERPOTENSI MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

ABSTRAK :

-

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

 

-

Dasar hukum Undang-Undang ini adalah: UU No. 8 Tahun 2010; PERPRES No. 50 Tahun 2011.

 

-

Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : katagori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang, dengan menggunakan batasan istilah dalam pengaturannya. Penetapan Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dilaksanakan melalui penyusunan kategori Pengguna Jasa yang berisiko tinggi, berdasarkan faktor profil; negara; bisnis; atau produk dan/atau jasa. Selain itu, diatur juga mengenai klasfikasi risiko, pelaksanaan enhanced due dilligence, mitigasi risiko, penatausahaan dokumen, dan sanksi bagi PJK yang melanggar.

CATATAN :

-

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Maret 2015.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai