Surat Edaran Kepala PPATK Nomor: SE-02/1.02/PPATK/03/14 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun Nomor: SE-02/1.02/PPATK/03/14
Status Dicabut dengan Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Keputusan,Instruksi,Surat Edaran dll]

Nomor: SE-02/1.02/PPATK/03/14, tanggal 04 March 2014, tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu -- Jakarta, 2014.

Dicabut dengan Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu

INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU – TATA CARA PENYAMPAIAN

SE KEPALA PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU – TATA CARA PENYAMPAIAN

2014

SE KEPALA PPATK NO. SE-02/1.02/PPATK/03/14

SURAT EDARAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU

ABSTRAK :

-

Untuk memudahkan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam melaksanakan Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu, perlu diterbitkan Surat Edaran Kepala PPATK.

 

-

Dasar hukum Surat Edaran ini adalah: PERKA PPATK NO. PER-02/1.02/PPATK/02/2014.

 

-

Dalam Surat Edaran ini diatur tentang: teknis penyampaian initial data yang meliputi format data dan file, enkripsi data, penyampaian initial data, teknis penyampaian penambahan pengguna jasa baru, pemberitahuan hasil pemrosesan data, dan bagi PJK yang belum memiliki fasilitas Secured Email Communication (SEC), dapat mengajukan permohonan registrasi SEC kepada Kepala PPATK dengan mengacu kepada Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-09/1.02/PPATK/06/2013 tentang Pedoman Penggunaan Secured Email Communication.

CATATAN :

-

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 04 Maret 2014.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai