Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Kategori Peraturan Lain
Nomor/Tahun Nomor 3 Tahun 2013
Status Berlaku
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Peraturan Perundang-undangan]

Nomor 3 Tahun 2013, tanggal 30 July 2013, tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang -- Jakarta, 2013.

Berlaku

PETUNJUK PENANGANAN PERKARA - TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN - TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

SEMA

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

PETUNJUK PENANGANAN PERKARA - TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN - TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

2013

SEMA NO. 3

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PETUNJUK PENANGANAN PERKARA TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

ABSTRAK :

-

Dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013, Mahkamah Agung memandang perlu agar para Hakim (khususnya Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama) memperhatikan secara saksama Peraturan Mahkamah Agung, sehingga perlu diterbitkan Surat Edaran.

 

-

Dasar Hukum Surat Edaran ini adalah PERMA No. 1 Tahun 2013.

 

-

Dalam Surat Edaran ini diatur tentang: himbauan kepada Hakim agar memperhatikan ketentuan tentang syarat pengajuan permohonan penanganan perkara, kelengkapan permohonan penanganan perkara, dan ketentuan mengenai harta kekayaan dirampas untuk negara dalam hal Hakim memutus bahwa harta kekayaan yang dimohonkan penyelesaian dinyatakan sebagai aset negara.

CATATAN :

-

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai