Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 03 Tahun 2015 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun Nomor 03 Tahun 2015
Status Berlaku
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Keputusan,Instruksi,Surat Edaran dll]

Nomor 03 Tahun 2015, tanggal 04 May 2015, tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan. -- Jakarta, 2015.

Berlaku

TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN – PENYEDIA JASA KEUANGAN – INDIKATOR

SE PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN – PENYEDIA JASA KEUANGAN – INDIKATOR

2015

SE KEPALA PPATK No. 03

SURAT EDARAN KEPALA PPATK TENTANG INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

ABSTRAK :

-

Untuk memudahkan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam melaksanakan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, serta untuk memberikan pedoman bagi PJK dalam melaksanakan identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) agar laporan yang disampaikan kepada PPATK merupakan laporan yang berkualitas serta memiliki nilai manfaat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, perlu diterbitkan Surat Edaran Kepala PPATK.

 

-

Dasar hukum Surat Edaran ini adalah: UU No. 8 Tahun 2010; UU No. 9 Tahun 2013; PERKA PPATK No. PER-11/1.02/PPATK/06/2013; PERKA PPATK No. PER-04/1.02/PPATK/03/2014.

 

-

Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Edaran, indikator TKM baik transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 maupun transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 9 Tahun 2013, contoh kasus transaksi keuangan mencurigakan.

CATATAN :

-

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 4 Mei 2015.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai