Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun Nomor 05 Tahun 2016
Status Berlaku
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Keputusan,Instruksi,Surat Edaran dll]

Nomor 05 Tahun 2016, tanggal 01 June 2016, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris -- Jakarta, 2016.

Berlaku

PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA - DANA MILIK ORANG ATAU KORPORASI - DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS - PEDOMAN PELAKSANAAN

SE KEPALA PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA - DANA MILIK ORANG ATAU KORPORASI - DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS - PEDOMAN PELAKSANAAN

2016

SE KEPALA PPATK NO. 05

SURAT EDARAN KEPALA PPATK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA MILIKI ORANG ATAU KORPORASI YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS

ABSTRAK :

-

Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT) dan peraturan pelaksananya menyatakan, bahwa Penyedia Jasa Keuangan (PJK), penyedia barang dan/atau jasa lain, pergadaian, dan profesi yang ditetapkan sebagai Pihak Pelapor oleh peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan instansi lain yang berwenang melakukan pemblokiran atas Dana milik Setiap Orang, wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk memudahkan dalam pelaksanaannya serta untuk memberikan pedoman bagi Pihak Pelapor, perlu diterbitkan Surat Edaran Kepala PPATK.

 

-

Dasar hukum Surat Edaran ini adalah: UU No. 9 Tahun 2013.

 

-

Dalam Surat Edaran ini diatur tentang: Dalam rangka pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme, berdasarkan Pasal 27 UU No. 9 Tahun 2013 memberikan kewenangan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengeluarkan DTTOT berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan DTTOT serta setiap perubahannya ke instansi Pemerintah dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuaangan (PPATK) sebagai lembaga Pengawasan dan Pengaturan (LPP), untuk selanjutnya disampaikan ke perposan sebagai penyedia jas giro, pergadaian, penyediaan barang dan/ atau jasa lain, dan profesi. Penyampaian DTTOT oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut disertai dengan permintaan pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan DTTOT yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

CATATAN :

-

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Juni 2016

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai