Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Contoh Formulir Surat Pesanan Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun Nomor 3 Tahun 2016
Status Berlaku
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Keputusan,Instruksi,Surat Edaran dll]

Nomor 3 Tahun 2016, tanggal 17 May 2016, tentang Contoh Formulir Surat Pesanan Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa -- Jakarta, 2016.

Berlaku

SURAT PESANAN – PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAIN – PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA – CONTOH FORMULIR

SE

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

SURAT PESANAN – PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAIN – PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA – CONTOH FORMULIR

2016

SE KEPALA PPATK NO. 3

SURAT EDARAN KEPALA PPATK TENTANG CONTOH FORMULIR SURAT PESANAN BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAIN DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA.

ABSTRAK :

-

Untuk memudahkan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dalam melaksanakan PERKA PPATK Nomor PER-10/1.02.1 /PPATK/09/2011, yaitu penyampaian laporan Transaksi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), khususnya dalam memperoleh informasi mengenai sumber dana dan tujuan Transaksi dari Pengguna Jasa, serta untuk memberikan pedoman bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan menyampaikan laporan Transaksi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perlu diterbitkan Surat Edaran Kepala PPATK.

 

-

Dasar hukum Surat Edaran ini adalah: UU No. 8 Tahun 2010; PERKA PPATK No. PER-10/1.02.1/PPATK/09/2011.

 

-

Dalam Surat Edaran ini diatur tentang: maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Edaran, serta contoh formulir pesanan bagi penyedia barang dan/atau jasa lain dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa.

CATATAN :

-

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Mei 2016.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai