Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun Nomor 11 Tahun 2016
Status Berlaku
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Peraturan Perundang-undangan]

Nomor 11 Tahun 2016, tanggal 31 August 2016, tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi -- Jakarta, 2016.

BN 2016 (1896) : 22 hlm.

Berlaku

TATA CARA PENYAMPAIAN - LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN - PROFESI

PERKA PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN - PROFESI - TATA CARA PENYAMPAIAN

2016

PERKA PPATK NO. 11, BN 2016/NO. 1896 : 22 hlm.

PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PROFESI

ABSTRAK :

-

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu menetapkan Peraturan Kepala PPATK tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.

 

-

Dasar hukum Peraturan ini adalah : UU No. 8 Tahun 2010; PP No. 43 Tahun 2015; Perpres No. 50 Tahun 2011.

 

-

Dalam Peraturan ini diatur tentang: tata cara penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi profesi, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam melaksanakan pelaporan ke PPATK, Profesi wajib menetapkan petugas pelaporan, melakukan registrasi melalui Aplikasi GRIPS dan melakukan pelaporan ke PPATK.

CATATAN :

-

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Desember 2016.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai