Peraturan Kepala PPATK Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus, dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun Nomor 13 Tahun 2016
Status Mencabut Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.02.2/PPATK/09/12
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Peraturan Perundang-undangan]

Nomor 13 Tahun 2016, tanggal 23 September 2016, tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus, dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit -- Jakarta, 2016.

BN 2016 (1897) : 33 hlm.

Mencabut Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.02.2/PPATK/09/12

AUDIT KEPATUHAN - AUDIT KHUSUS - PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

PERKA PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

AUDIT KEPATUHAN - AUDIT KHUSUS - PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

2016

PERKA PPATK NO. 13, BN 2016/NO. 1897 : 33 hlm.

PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT KEPATUHAN, AUDIT KHUSUS, DAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

ABSTRAK :

-

Pemantauan hasil audit kepatuhan dan/atau audit khusus, baik yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan maupun Lembaga Pengawas dan Pengatur perlu ditingkatkan efektifitasnya. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-10/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus belum mengatur secara khusus mengenai pemantauan hasil audit kepatuhan dan/atau audit khusus dimaksud, sehingga peraturan tersebut perlu diganti dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang baru.

 

-

Dasar hukum Peraturan ini adalah : UU No. 8 Tahun 2010; UU No. 9 Tahun 2013; PP No. 43 Tahun 2015; Perpres No. 50 Tahun 2011.

 

-

Dalam Peraturan ini diatur tentang: tata cara pelaksanaan audit kepatuhan, audit khusus, dan pemantauan tindak lanjut hasil audit, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Audit kepatuhan dilakukan atas penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan kewajiban pelaporan.

CATATAN :

-

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Desember 2016.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai