Peraturan Kepala PPATK Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Perencana Keuangan

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun Nomor 06 Tahun 2017
Status Berlaku
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Peraturan Perundang-undangan]

Nomor 06 Tahun 2017, tanggal 28 April 2017, tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Perencana Keuangan -- Jakarta, 2017.

BN 2017 (1684): 39 hlm.

Berlaku

PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA – PERENCANA KEUANGAN

PERKA PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA - PERENCANA KEUANGAN

2017

PERKA PPATK NOMOR 06 TAHUN 2017, BN 2017/NO. 1684: 39 hlm.

PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI PERENCANA KEUANGAN

ABSTRAK :

-

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Perencana Keuangan.

 

-

Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU No. 8 Tahun 2010; PP No. 43 Tahun 2015.

 

-

Dalam Peraturan ini diatur tentang: penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi perencana keuangan, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Tahapan penerapan PMPJ yang terdiri dari identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Selain itu, diatur juga mengenai informasi dan dokumen pendukung penerapan PMPJ, penatausahaan dokumen, pelaksanaan pengawasan kepatuhan atas penerapan PMPJ, dan kewajiban penyampaian ketentuan internal PMPJ kepada PPATK.

CATATAN :

-

Kepala PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 November 2017.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai