Peraturan Kepala PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun Nomor 18 Tahun 2017
Status Mencabut Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-03/1.02.1/PPATK/03/12
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Peraturan Perundang-undangan]

Nomor 18 Tahun 2017, tanggal 16 November 2017, tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan -- Jakarta, 2017.

BN 2017 (1872) : 29 hlm

Mencabut Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-03/1.02.1/PPATK/03/12

PENGHENTIAN SEMENTARA - PENUNDAAN TRANSAKSI - PENYEDIA JASA KEUANGAN

PERKA PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

PENGHENTIAN SEMENTARA - PENUNDAAN TRANSAKSI - PENYEDIA JASA KEUANGAN

2017

PERKA PPATK NO. 18, BN 2017/NO. 1872 : 29 hlm.

PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG PELAKSANAAN PENGHENTIAN SEMENTARA DAN PENUNDAAN TRANSAKSI OLEH PENYEDIA JASA KEUANGAN

ABSTRAK :

-

Dalam rangka menjaga keamanan dan perdamaian dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan daftar individu dan entitas yang dikenakan sanksi karena terkait dengan teroris dan organisasi teroris. Selanjutnya untuk memastikan individu atau entitas tidak melakukan aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme, perlu dilakukan upaya pencegahan berupa penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi atas individu atau entitas tersebut. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-03/1.02.1/PPATK/03/12 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi di bidang Perbankan, Pasar Modal, dan Asuransi belum menampung perkembangan dalam standar internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga peraturan tersebut perlu diganti dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang baru.

 

-

Dasar hukum Peraturan ini adalah : UU No. 8 Tahun 2010; UU No. 9 Tahun 2013; Perpres No. 50 Tahun 2011.- Dalam Peraturan ini diatur tentang: pelaksanaan penghentian sementara transaksi, keberatan atas penghentian sementara transaksi, serta penundaan transaksi baik inisiatif penyedia jasa keuangan maupun perintah penyidik, penuntut umum atau hakim.

 

-

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Desember 2017.

CATATAN :

-

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai