Peraturan Kepala PPATK Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun Nomor 7 Tahun 2017
Status Mencabut Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.02.1/PPATK/09/2011
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Peraturan Perundang-undangan]

Nomor 7 Tahun 2017, tanggal 28 April 2017, tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain -- Jakarta, 2017.

BN 2017 (1685): 41 hlm.

Mencabut Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.02.1/PPATK/09/2011

PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA - PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA

PERKA PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA - PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAIN

2017

PERKA PPATK NOMOR 7 TAHUN 2017, BN 2017/NO. 1685: 41 hlm.

PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAIN

ABSTRAK :

-

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 26 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa lain.

 

-

Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU No. 8 Tahun 2010; PERPRES No. 50 Tahun 2011.

 

-

Dalam Peraturan ini diatur tentang: penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi penyedia barang dan/atau jasa lain, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Tahapan penerapan PMPJ yang terdiri dari identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Selain itu, diatur juga mengenai informasi dan dokumen pendukung penerapan PMPJ, penatausahaan dokumen, pelaksanaan pengawasan kepatuhan atas penerapan PMPJ, dan kewajiban penyampaian ketentuan internal PMPJ kepada PPATK.

CATATAN :

-

Peraturan Kepala PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 November 2017.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai