Peraturan Kepala PPATK Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun Nomor 19 Tahun 2017
Status Berlaku
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Peraturan Perundang-undangan]

Nomor 19 Tahun 2017, tanggal 27 November 2017, tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan -- Jakarta, 2017.

BN 2017 (1873) : 29 hlm

Berlaku

PENGENDALIAN GRATIFIKASI – PEGAWAI PPATK

PERKA PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

PENGENDALIAN GRATIFIKASI – PEGAWAI PPATK

2017

PERKA PPATK NO. 19, BN 2017/NO. 1873 : 29 hlm.

PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

ABSTRAK :

-

Untuk mewujudkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta mempunyai nilai integritas, tanggung jawab, profesional, kerahasiaan, dan kemandirian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan perlu melakukan upaya pengendalian gratifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

 

-

Dasar hukum Peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 8 Tahun 2010; UU No. 5 Tahun 2014; Perpres No. 48 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 103 Tahun 2016; Permenpan No. 52 Tahun 2014; Perka PPATK No. PER-05A/1.01/PPATK/08/10; Perka PPATK No. 3 Tahun 2017

 

-

Dalam Peraturan ini diatur tentang: pelaksanaan pengendalian gratifikasi pada PPATK dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya, kategori gratifikasi, pembentukan unit pengendali gratifikasi, mekanisme pelaporan gratifikasi baik melalui Unit Pengendali Gratifikasi maupun kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, penanganan laporan gratifikasi dan pelaporan hasil penanganan oleh Unit Pengendali Gratifikasi, penetapan status gratifikasi, serta sanksi.

CATATAN :

-

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Desember 2017.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai