Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun Nomor 02 Tahun 2017
Status Berlaku
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Keputusan,Instruksi,Surat Edaran dll]

Nomor 02 Tahun 2017, tanggal 01 January 1970, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal -- Jakarta, 2017.

Berlaku

PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA - DANA - ORANG ATAU KORPORASI - DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

SE KEPALA PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA - DANA - ORANG ATAU KORPORASI - DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

2017

SE KEPALA PPATK NO. 02 : 13 hlm.

PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG SURAT EDARAN NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA MILIK ORANG ATAU KORPORASI YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

ABSTRAK :

-

Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 770) menyatakan bahwa instansi berwenang serta PJK, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang telah dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),termasuk Dana yang berasal dari Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, tanpa diperlukan pemberitahuan sebelumnya kepada orang atau Korporasi dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Kepala PPATK tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

 

-

Dasar hukum Surat Edaran ini adalah: Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

 

-

Dalam Surat Edaran ini diatur tentang: pemblokiran secara serta merta dan pengawasan.

CATATAN :

-

Peraturan Kepala PPATK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 8 Agustus 2017.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai