Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun Nomor 7 Tahun 2017
Status Berlaku
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Peraturan Perundang-undangan]

Nomor 7 Tahun 2017, tanggal 13 September 2017, tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain -- Jakarta, 2017.

Berlaku

PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA - PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA

SE KEPALA PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA - PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA

2017

SE KEPALA PPATK NOMOR 7 TAHUN 2017

SURAT EDARAN KEPALA PPATK TENTANG PEDOMAN PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAIN

ABSTRAK :

-

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) memberikan kewenangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menetapkan pengaturan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya terhadap pihak pelapor yang belum atau tidak terdapat Lembaga Pengawas dan Pengaturnya. Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b UU TPPU belum memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur, sehingga PPATK diberikan kewenangan untuk menetapkan pengaturan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya. Untuk menindaklanjuti ketentuan dimaksud, maka PPATK telah menetapkan Peraturan Kepala PPATK Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain.

 

-

Dasar hukum Surat Edaran ini adalah: UU No. 8 Tahun 2010.

 

-

Dalam Surat Edaran ini diatur tentang pedoman bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, khususnya terkait pelaksanaan kewajiban melakukan pengelompokan risiko atas Pengguna Jasa.

CATATAN :

-

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 September 2017.

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai