Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 01 Tahun 2019 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Biro/Agen Perjalanan Ibadah Umrah

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun Nomor 01 Tahun 2019
Status Berlaku
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Keputusan,Instruksi,Surat Edaran dll]

Nomor 01 Tahun 2019, tanggal 31 January 2019, tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Biro/Agen Perjalanan Ibadah Umrah -- Jakarta, 2019.

Berlaku

INDIKATOR – TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN – BIRO – AGEN – UMRAH

SE PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

INDIKATOR – TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN – BIRO – AGEN – UMRAH

2019

SE KEPALA PPATK NO. 01 TAHUN 2019

SURAT EDARAN KEPALA PPATK TENTANG INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN TERKAIT BIRO/AGEN PERJALANAN IBADAH UMRAH

ABSTRAK :

-

Untuk memudahkan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam melaksanakan Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, khususnya berkaitan dengan identifikasi TKM yang dilakukan oleh biro/agen perjalanan ibadah umrah, sehingga perlu menerbitkan Surat Edaran Kepala PPATK.

 

-

Dasar hukum Surat Edaran ini adalah : UU No. 8 Tahun 2010, PERPRES Nomor 50 Tahun 2011, PER PPATK Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 sebagaimana telah diubah dengan PER PPATK Nomor: PER-04/1.02/PPATK/03/2014, SE Kepala PPATK Nomor: SE-03/1.02/PPATK/05/15

 

-

Dalam Surat Edaran ini diatur tentang : identifikasi adanya indikator TKM terkait biro/agen perjalanan ibadah umrah, mitigasi risiko, dan indikator TKM terkait Biro/Agen Perjalanan Ibadah Umrah berikut dengan contoh-contohnya.

CATATAN :

-

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai