Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi

Kategori Per/Kep PPATK
Nomor/Tahun Nomor 02 Tahun 2019
Status Berlaku
Katalog

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

[Keputusan,Instruksi,Surat Edaran dll]

Nomor 02 Tahun 2019, tanggal 01 January 1970, tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi -- Jakarta, 2019.

Berlaku

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA – LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN – PROFESI

SE PPATK

DIREKTORAT HUKUM
Abstrak

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA – LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN – PROFESI

2019

SE KEPALA PPATK NO. 02 TAHUN 2019

SURAT EDARAN KEPALA PPATK TENTANG PEDOMAN PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DAN PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PROFESI

ABSTRAK :

-

Untuk memudahkan profesi dalam menerapkan PMPJ dan menyampaikan LTKM ke PPATK, serta untuk memberikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan bagi profesi dalam melaksanakan PMPJ dan tata cara pelaporan LTKM sehingga laporan yang disampaikan ke PPATK merupakan laporan yang berkualitas serta memiliki nilai manfaat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, sehingga perlu menerbitkan Surat Edaran Kepala PPATK.

 

-

Dasar hukum Surat Edaran ini adalah : UU No. 8 Tahun 2010, PP Nomor 43 Tahun 2015, PERKA PPATK Nomor 11 Tahun 2016

 

-

Dalam Surat Edaran ini diatur tentang : kewajiban penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, terdiri atas waktu penerapan PMPJ dan tata cara pelaksanaan kewajiban penerapan PMPJ oleh profesi, serta kewajiban penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) ke PPATK, terdiri atas transaksi yang dilaporkan oleh profesi ke PPATK sebagai LTKM, kerahasiaan pengguna jasa atau klien, imunitas bagi profesi dalam rangka menerapkan PMPJ dan menyampaikan LTKM ke PPATK, anti tipping off dan rahasia jabatan, pelindungan bagi profesi sebagai pihak pelapor, tata cara registrasi GRIPS PPATK bagi profesi, dan tata cara penyampaian LTKM bagi profesi.

CATATAN :

-

  Unduh Peraturan Unduh Lampiran Unduh Lampiran
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai