Produk Hukum

Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Judul : Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
Deskripsi : Peraturan Bersama
Lampiran :

ABSTRAKSI

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, ikut bertanggung jawab menjaga perdamaian dunia, antara lain melalui pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal yang mewajibkan untuk melakukan pemblokiran secara serta merta atas dana yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Dalam rangka memenuhi perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dapat dilaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Dasar hukum Peraturan Bersama ini adalah UU No. 10 Tahun 1997; UU No. 37 Tahun 1999; UU No. 24 tahun 2000; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 8 Tahun 2010.

Peraturan Bersama ini mengatur mengenai prosedur pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, pemblokiran secara serta merta atas Dana milik orang atau Korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan penghapusan pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Setiap instansi terkait harus mempedomani petunjuk teknis mengenai tata cara pengajuan pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan pemblokiran secara serta merta atas Dana milik orang atau Korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bersama ini.

CATATAN:
Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 31 Mei 2017 (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 770).

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Judul : Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Deskripsi : Peraturan Kepala PPATK
Lampiran :

ABSTRAKSI

Dalam rangka melaksanakan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Dasar hukum Peraturan Kepala PPATK ini adalah UU No. 8 Tahun 2010; Perpres No. 48 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 103 Tahun 2016.

Peraturan Kepala PPATK ini mengatur mengenai kedudukan, tugas dan fungsi PPATK, susunan organisasi PPATK, tugas dan fungsi unit organisasi di lingkungan PPATK, kelompok jabatan fungsional, tenaga ahli, pelaksana layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, pengelola informasi dan dokumentasi, dan pengelolaan piutang negara, dan tata kerja PPATK.

CATATAN:
Peraturan Kepala PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 9 Mei 2017 (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 670).
Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, maka Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-07/1.01/PPATK/08/12 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-14/1.02.1/PPATK/10/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pergadaian

Judul : Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-14/1.02.1/PPATK/10/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pergadaian
Deskripsi : Peraturan Kepala PPATK
Lampiran :

ABSTRAKSI

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mempunyai kewenangan untuk menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur. Dalam hal ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah menetapkan ketentuan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa bagi pergadaian melalui penetapan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-14/1.02.1/PPATK/10/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pergadaian. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan mulai tanggal 31 Desember 2012. Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan dan pengawasannya, Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non-Bank termasuk pergadaian. Selanjutnya, untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pergadaian, berdasarkan hasil rapat koordinasi tanggal 16 Januari 2017 antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan Otoritas Jasa Keuangan menyepakati Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-14/1.02.1/PPATK/10/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pergadaian perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Pencabutan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-14/1.02.1/PPATK/10/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pergadaian.

Dasar hukum Peraturan Kepala PPATK ini adalah UU No. 8 Tahun 2010; UU No. 21 Tahun 2011; UU No. 9 Tahun 2013; Perpres No. 50 Tahun 2011.

Peraturan Kepala PPATK ini menyatakan bahwa Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-14/1.02.1/PPATK/10/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pergadaian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:
Peraturan Kepala PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 18 April 2007

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Judul : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Deskripsi : Instruksi Presiden
Lampiran :

ABSTRAKSI

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini dikeluarkan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Berdasarkan Instruksi Presiden ini, Presiden menginstruksikan:
1. Menteri Keuangan;
2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
4. Kepala Badan Narkotika Nasional.
untuk memanfaatkan secara optimal Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

CATATAN: Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, yaitu tanggal 10 Maret 2017.

 

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan Oleh Organisasi Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendananaan Terorisme

Judul : Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan Oleh Organisasi Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendananaan Terorisme
Deskripsi : Peraturan Presiden
Lampiran :

ABSTRAKSI

Unsur pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti dengan upaya pencegahan terhadap pendanaan terorisme. Organisasi kemasyarakatan dapat dijadikan sebagai sarana baik langsung maupun tidak langsung untuk menerima dan memberikan sumbangan yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, sehingga perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Dasar hukum Peraturan Presiden tersebut adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1); UU No. 9 Tahun 2013; UU No. 17 Tahun 2013; PP Nomor 58 Tahun 2016; PP Nomor 59 Tahun 2016.

 

CATATAN: Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Februari 2017.

Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Judul : Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Deskripsi : Peraturan Presiden
Lampiran :

ABSTRAKSI

Dalam rangka meningkatkan efektivitas koordinasi antarlembaga dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, perlu memperluas keanggotaan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dasar hukum Peraturan Presiden tersebut adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1); UU No. 8 Tahun 2010; Perpres No. 6 Tahun 2012.

 

CATATAN: Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia

Judul : Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia
Deskripsi : Peraturan Pemerintah
Lampiran :

ABSTRAKSI

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

Dasar hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 8 Tahun 2010.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia, dengan menetapkan batasan istilah dalam penggunaannya. Pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain meliputi tata cara pemeritahuan, pemeriksaan, pelaporan ke PPATK. Selain itu, diatur juga mengenai pengenaan sanksi administratif dan penyetoran kas negara.

CATATAN: Peraturan Pemerintah In! mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2016.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus, dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

Judul : Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus, dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit
Deskripsi : Peraturan Kepala PPATK
Lampiran :

ABSTRAKSI

Pemantauan hasil audit kepatuhan dan/atau audit khusus, baik yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan maupun lembaga pengawas pengatur perlu ditingkatkan efektifitasnya. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-10/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus belum mengatur secara khusus mengenai pemantauan hasil audit kepatuhan dan/atau audit khusus dimaksud, sehingga peraturan tersebut perlu diganti dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang baru.

Dasar hukum Peraturan Kepala PPATK ini adalah UU No. 8 Tahun 2010; UU No. 9 Tahun 2013; PP No. 43 Tahun 2015; Perpres No. 50 Tahun 2011.

Dalam Peraturan Kepala PPATK ini diatur tentang tata cara pelaksanaan audit kepatuhan, audit khusus, dan pemantauan tindak lanjut hasil audit, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Audit kepatuhan dilakukan atas penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan kewajiban pelaporan.

CATATAN: Peraturan Kepala PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 14 Desember 2016 (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1897).

 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Judul : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
Deskripsi : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Lampiran :

ABSTRAKSI

Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana (corporate crime) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Dalam kenyataannya korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (criminal liability). Banyak undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas, oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung ini adalah UU No. 3 Tahun 2009; UU No. 48 Tahun 2009; UU No. 8 Tahun 1981.

Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur mengenai tata cara pemindanaan terhadap korporasi, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Tata cara penanganan perkara meliputi pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus, pertanggungjawaban grup korporasi, pertanggungjawaban korporasi dalam penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran korporasi, pemeriksaan korporasi, pemeriksaan pengurus, pemeriksaan korporasi dan pengurus, gugatan ganti rugi dan restitusi, penanganan harta kekayaan korporasi, hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana. Selain itu diatur juga mengenai putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

CATATAN: Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 29 Desember 2016.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi

Judul : Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi
Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi
Deskripsi : Peraturan Kepala PPATK
Lampiran :

ABSTRAKSI

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu menetapkan Peraturan Kepala PPATK tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.

Dasar hukum Peraturan Kepala PPATK ini adalah UU No. 8 Tahun 2010; PP No. 43 Tahun 2015; Perpres No. 50 Tahun 2011.

Dalam Peraturan Kepala PPATK ini diatur tentang tata cara penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi profesi, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam melaksanakan pelaporan ke PPATK, Profesi wajib memenuhi:
a. menetapkan petugas pelaporan;
b. melakukan registrasi melalui Aplikasi GRIPS; dan
c. melakukan pelaporan ke PPATK.

CATATAN: Peraturan Kepala PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 14 Desember 2016 (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1896).