Produk Hukum

Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Judul : Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Deskripsi : Peraturan Presiden
Lampiran :

ABSTRAKSI

Dalam rangka meningkatkan efektivitas koordinasi antarlembaga dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, perlu memperluas keanggotaan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dasar hukum Peraturan Presiden tersebut adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1); UU No. 8 Tahun 2010; Perpres No. 6 Tahun 2012.

 

CATATAN: Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia

Judul : Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia
Deskripsi : Peraturan Pemerintah
Lampiran :

ABSTRAKSI

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

Dasar hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 8 Tahun 2010.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia, dengan menetapkan batasan istilah dalam penggunaannya. Pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain meliputi tata cara pemeritahuan, pemeriksaan, pelaporan ke PPATK. Selain itu, diatur juga mengenai pengenaan sanksi administratif dan penyetoran kas negara.

CATATAN: Peraturan Pemerintah In! mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2016.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Judul : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
Deskripsi : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Lampiran :

ABSTRAKSI

Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana (corporate crime) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Dalam kenyataannya korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (criminal liability). Banyak undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas, oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung ini adalah UU No. 3 Tahun 2009; UU No. 48 Tahun 2009; UU No. 8 Tahun 1981.

Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur mengenai tata cara pemindanaan terhadap korporasi, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Tata cara penanganan perkara meliputi pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus, pertanggungjawaban grup korporasi, pertanggungjawaban korporasi dalam penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran korporasi, pemeriksaan korporasi, pemeriksaan pengurus, pemeriksaan korporasi dan pengurus, gugatan ganti rugi dan restitusi, penanganan harta kekayaan korporasi, hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana. Selain itu diatur juga mengenai putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

CATATAN: Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 29 Desember 2016.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi

Judul : Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi
Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi
Deskripsi : Peraturan Kepala PPATK
Lampiran :

ABSTRAKSI

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu menetapkan Peraturan Kepala PPATK tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.

Dasar hukum Peraturan Kepala PPATK ini adalah UU No. 8 Tahun 2010; PP No. 43 Tahun 2015; Perpres No. 50 Tahun 2011.

Dalam Peraturan Kepala PPATK ini diatur tentang tata cara penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi profesi, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam melaksanakan pelaporan ke PPATK, Profesi wajib memenuhi:
a. menetapkan petugas pelaporan;
b. melakukan registrasi melalui Aplikasi GRIPS; dan
c. melakukan pelaporan ke PPATK.

CATATAN: Peraturan Kepala PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 14 Desember 2016 (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1896).

 

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Judul : Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Deskripsi : Peraturan Presiden
Lampiran :

ABSTRAKSI

Dalam rangka optimalisasi untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, perlu penataan organisasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Dasar hukum Peraturan Presiden ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1); UU No. 8 Tahun 2010; PERPRES No. 48 Tahun 2012.

Dalam Peraturan Presiden ini diatur tentang perubahan Pasal 5, Pasal 20, Bagian Kedelapan, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 33, serta penghapusan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27.

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu

Judul : Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu
Deskripsi : Surat Edaran
Lampiran :

ABSTRAKSI

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan pemanfaatan penyampaian informasi pengguna jasa oleh penyedia jasa keuangan, PPATK telah mengembangkan aplikasi pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT). Sehubungan dengan hal tersebut dengan tetap mengacu pada Peraturan Kepala PPPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu, perlu ditetapkan Surat Edaran tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan SIPESAT.

Dasar hukum Surat Edaran ini adalah: PERKA PPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2014.

Dalam Surat Edaran ini diatur tentang: maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Edaran, jenis informasi, informasi yang disampaikan, teknis penyampaian informasi, pemberitahuan dan konfirmasi hasil penerimaan informasi SIPESAT oleh PPATK, rekonsiliasi informasi SIPESAT, perbaikan informasi SIPESAT, penyampaian informasi SIPESAT nihil, penyampaian informasi SIPESAT dalam kondisi tertentu, dan penetapan petugas yang menyampaikan informasi SIPESAT.

Catatan:

  • Informasi SIPESAT yang belum disampaikan sebelum Surat Edaran ini berlaku, wajib disampaikan berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran ini. PJK tidak diperkenankan menggunakan fasilitas Secured Email Communication (SEC) untuk pelaksanaan penyampaian SIPESAT online dan offline setelah berlakunya ketentuan dalam Surat Edaran ini.
  • Dengan berlakunya Surat Edaran ini, Surat Edaran Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: SE-02/1.02/PPATK/03/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung mulai tanggal 30 Desember 2016.
  • Penyampaian informasi pengguna jasa terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf D dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2017.

 

Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

Judul : Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
Deskripsi : Surat Edaran
Lampiran :

ABSTRAKSI

Dalam rangka pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme, berdasarkan Pasal 27 UU TPPT memberikan kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengeluarkan DTTOT berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan DTTOT serta setiap perubahannya ke instansi pemerintah dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), untuk selanjutnya disampaikan ke perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/ atau jasa lain, dan profesi. Penyampaian DTTOT oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut disertai dengan permintaan pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi.

Perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/ atau jasa lain, dan profesi wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara lang sung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan DTTOT yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Contoh Formulir Surat Pesanan Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Judul : Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Contoh Formulir Surat Pesanan Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
Deskripsi : Surat Edaran
Lampiran :

ABSTRAKSI

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memudahkan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dalam melaksanakan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-10/1.02.1/PPATK/09/2011, yaitu penyampaian laporan Transaksi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), khususnya dalam memperoleh informasi mengenai sumber dana dan tujuan Transaksi dari Pengguna Jasa. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui pengisian formulir surat pesanan yang telah disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya oleh Pengguna Jasa.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa serta menyampaikan laporan Transaksi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Informasi yang termuat dalam formulir surat pesanan akan menjadi salah satu informasi utama dalam penyampaian laporan Transaksi ke PPATK. Laporan Transaksi tersebut akan digunakan oleh PPATK dalam melaksanakan fungsi analisis dan pemeriksaan serta pengawasan kepatuhan, mengkonfirmasi keterkaitan Transaksi maupun hubungan para pihak dengan informasi awal yang telah dimiliki sebelumnya, serta membantu penyidik dalam penelusuran aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana.

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Contoh-Contoh Pengisian Uraian Rincian Transaksi Pada Laporan Transaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain

Judul : Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Contoh-Contoh Pengisian Uraian Rincian Transaksi Pada Laporan Transaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain
Deskripsi : Surat Edaran
Lampiran :

ABSTRAKSI

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memudahkan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dalam melaksanakan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-12/1.02.1/PPATK/09/2011 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain, yaitu penyampaian laporan Transaksi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), khususnya dalam pencantuman informasi dalam field rincian Transaksi yang bersifat free text. Informasi yang dicantumkan dalam rincian Transaksi dalam laporan Transaksi bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dapat diperoleh dari form yang diisi dan disampaikan oleh Pengguna Jasa Lain dan/atau komunikasi lisan antara Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dengan Pengguna Jasa.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dalam menyampaikan rincian Transaksi di dalam laporan Transaksi ke PPATK. Informasi yang termuat dalam field rincian Transaksi tersebut akan digunakan oleh PPATK dalam melaksanakan fungsi analisis dan pemeriksaan serta pengawasan kepatuhan, mengkonfirmasi keterkaitan Transaksi maupun hubungan para pihak dengan informasi awal yang telah dimiliki sebelumnya, serta membantu penyidik dalam penelusuran aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Judul : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Deskripsi : Peraturan Pemerintah
Lampiran :

ABSTRAKSI

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan amanat Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, dalam melaksanakan fungsinya, PPATK berwenang meminta dan mendapatkan data dan informasi dari Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan:

  1. mengelola data dan informasi; dan/atau
  2. menerima laporan dari profesi tertentu.

Adapun jenis data dan informasi dari Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta tersebut, terdiri atas:

  1. daftar pencarian orang;
  2. laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
  3. data dan informasi terkait profil pengguna jasa;
  4. data dan informasi yang berkaitan dengan kliring dan/atau settlement di industri jasa keuangan;
  5. data dan informasi yang berkaitan dengan politically exposed persons;
  6. data dan informasi kependudukan;
  7. data dan informasi di bidang administrasi badan hukum;
  8. data dan informasi mengenai lalu lintas orang atau barang dari dan keluar wilayah Indonesia;
  9. data dan informasi di bidang pertanahan;
  10. data dan informasi di bidang perpajakan; dan/atau
  11. data dan informasi lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Selain mengatur mengenai jenis data dan informasi, Peraturan Pemerintah ini mengatur juga mengenai:

  1. tata cara penyampaian data dan informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
  2. kewajiban bagi Pimpinan Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta serta pejabat atau pegawai yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas data dan informasi yang disampaikan dan merahasiakan permintaan data dan informasi oleh PPATK.
  3. kewajiban bagi PPATK untuk merahasiakan data dan informasi yang diterima dari Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta, kecuali untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Pimpinan Instansi Pemerintah dari/ atau lembaga swasta serta pejabat atau pegawai yang ditunjuk tidak dapat dituntut secara pidana atau digugat secara perdata atas penyampaian data dan informasi.