Per/ Kep PPATK

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Judul : Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Deskripsi : Peraturan Kepala PPATK
Lampiran :

ABSTRAKSI

Dalam rangka melaksanakan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Dasar hukum Peraturan Kepala PPATK ini adalah UU No. 8 Tahun 2010; Perpres No. 48 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 103 Tahun 2016.

Peraturan Kepala PPATK ini mengatur mengenai kedudukan, tugas dan fungsi PPATK, susunan organisasi PPATK, tugas dan fungsi unit organisasi di lingkungan PPATK, kelompok jabatan fungsional, tenaga ahli, pelaksana layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, pengelola informasi dan dokumentasi, dan pengelolaan piutang negara, dan tata kerja PPATK.

CATATAN:
Peraturan Kepala PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 9 Mei 2017 (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 670).
Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, maka Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-07/1.01/PPATK/08/12 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus, dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

Judul : Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus, dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit
Deskripsi : Peraturan Kepala PPATK
Lampiran :

ABSTRAKSI

Pemantauan hasil audit kepatuhan dan/atau audit khusus, baik yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan maupun lembaga pengawas pengatur perlu ditingkatkan efektifitasnya. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-10/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus belum mengatur secara khusus mengenai pemantauan hasil audit kepatuhan dan/atau audit khusus dimaksud, sehingga peraturan tersebut perlu diganti dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang baru.

Dasar hukum Peraturan Kepala PPATK ini adalah UU No. 8 Tahun 2010; UU No. 9 Tahun 2013; PP No. 43 Tahun 2015; Perpres No. 50 Tahun 2011.

Dalam Peraturan Kepala PPATK ini diatur tentang tata cara pelaksanaan audit kepatuhan, audit khusus, dan pemantauan tindak lanjut hasil audit, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Audit kepatuhan dilakukan atas penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan kewajiban pelaporan.

CATATAN: Peraturan Kepala PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 14 Desember 2016 (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1897).

 

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi

Judul : Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi
Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi
Deskripsi : Peraturan Kepala PPATK
Lampiran :

ABSTRAKSI

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu menetapkan Peraturan Kepala PPATK tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.

Dasar hukum Peraturan Kepala PPATK ini adalah UU No. 8 Tahun 2010; PP No. 43 Tahun 2015; Perpres No. 50 Tahun 2011.

Dalam Peraturan Kepala PPATK ini diatur tentang tata cara penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi profesi, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam melaksanakan pelaporan ke PPATK, Profesi wajib memenuhi:
a. menetapkan petugas pelaporan;
b. melakukan registrasi melalui Aplikasi GRIPS; dan
c. melakukan pelaporan ke PPATK.

CATATAN: Peraturan Kepala PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 14 Desember 2016 (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1896).

 

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu

Judul : Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu
Deskripsi : Surat Edaran
Lampiran :

ABSTRAKSI

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan pemanfaatan penyampaian informasi pengguna jasa oleh penyedia jasa keuangan, PPATK telah mengembangkan aplikasi pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT). Sehubungan dengan hal tersebut dengan tetap mengacu pada Peraturan Kepala PPPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu, perlu ditetapkan Surat Edaran tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan SIPESAT.

Dasar hukum Surat Edaran ini adalah: PERKA PPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2014.

Dalam Surat Edaran ini diatur tentang: maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Edaran, jenis informasi, informasi yang disampaikan, teknis penyampaian informasi, pemberitahuan dan konfirmasi hasil penerimaan informasi SIPESAT oleh PPATK, rekonsiliasi informasi SIPESAT, perbaikan informasi SIPESAT, penyampaian informasi SIPESAT nihil, penyampaian informasi SIPESAT dalam kondisi tertentu, dan penetapan petugas yang menyampaikan informasi SIPESAT.

Catatan:

  • Informasi SIPESAT yang belum disampaikan sebelum Surat Edaran ini berlaku, wajib disampaikan berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran ini. PJK tidak diperkenankan menggunakan fasilitas Secured Email Communication (SEC) untuk pelaksanaan penyampaian SIPESAT online dan offline setelah berlakunya ketentuan dalam Surat Edaran ini.
  • Dengan berlakunya Surat Edaran ini, Surat Edaran Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: SE-02/1.02/PPATK/03/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung mulai tanggal 30 Desember 2016.
  • Penyampaian informasi pengguna jasa terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf D dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2017.

 

Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

Judul : Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
Deskripsi : Surat Edaran
Lampiran :

ABSTRAKSI

Dalam rangka pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme, berdasarkan Pasal 27 UU TPPT memberikan kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengeluarkan DTTOT berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan DTTOT serta setiap perubahannya ke instansi pemerintah dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), untuk selanjutnya disampaikan ke perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/ atau jasa lain, dan profesi. Penyampaian DTTOT oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut disertai dengan permintaan pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi.

Perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/ atau jasa lain, dan profesi wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara lang sung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan DTTOT yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Contoh Formulir Surat Pesanan Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Judul : Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Contoh Formulir Surat Pesanan Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
Deskripsi : Surat Edaran
Lampiran :

ABSTRAKSI

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memudahkan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dalam melaksanakan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-10/1.02.1/PPATK/09/2011, yaitu penyampaian laporan Transaksi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), khususnya dalam memperoleh informasi mengenai sumber dana dan tujuan Transaksi dari Pengguna Jasa. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui pengisian formulir surat pesanan yang telah disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya oleh Pengguna Jasa.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa serta menyampaikan laporan Transaksi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Informasi yang termuat dalam formulir surat pesanan akan menjadi salah satu informasi utama dalam penyampaian laporan Transaksi ke PPATK. Laporan Transaksi tersebut akan digunakan oleh PPATK dalam melaksanakan fungsi analisis dan pemeriksaan serta pengawasan kepatuhan, mengkonfirmasi keterkaitan Transaksi maupun hubungan para pihak dengan informasi awal yang telah dimiliki sebelumnya, serta membantu penyidik dalam penelusuran aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana.

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Contoh-Contoh Pengisian Uraian Rincian Transaksi Pada Laporan Transaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain

Judul : Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Contoh-Contoh Pengisian Uraian Rincian Transaksi Pada Laporan Transaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain
Deskripsi : Surat Edaran
Lampiran :

ABSTRAKSI

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memudahkan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dalam melaksanakan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-12/1.02.1/PPATK/09/2011 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain, yaitu penyampaian laporan Transaksi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), khususnya dalam pencantuman informasi dalam field rincian Transaksi yang bersifat free text. Informasi yang dicantumkan dalam rincian Transaksi dalam laporan Transaksi bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dapat diperoleh dari form yang diisi dan disampaikan oleh Pengguna Jasa Lain dan/atau komunikasi lisan antara Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dengan Pengguna Jasa.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dalam menyampaikan rincian Transaksi di dalam laporan Transaksi ke PPATK. Informasi yang termuat dalam field rincian Transaksi tersebut akan digunakan oleh PPATK dalam melaksanakan fungsi analisis dan pemeriksaan serta pengawasan kepatuhan, mengkonfirmasi keterkaitan Transaksi maupun hubungan para pihak dengan informasi awal yang telah dimiliki sebelumnya, serta membantu penyidik dalam penelusuran aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana.

Surat Edaran Kepala PPATK tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Judul : Surat Edaran Kepala PPATK tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan
Deskripsi : Surat Edaran
Lampiran :

ABSTRAKSI

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memudahkan PJK dalam melaksanakan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-ll/l.02/PPATK/06/20l3 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-04/1.02/PPATK/03/20l4 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-ll/l.02/PPATK/06/20l3 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi PJK dalam melaksanakan identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan sehingga laporan yang disampaikan kepada PPATK merupakan laporan yang berkualitas serta memiliki nilai manfaat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.
Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan Surat Edaran ini, PJK dihimbau untuk menyusun, menetapkan, dan melakukan pemutakhiran atas parameter transaksi keuangan yang tidak wajar terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

Judul : Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang
Deskripsi : Peraturan Kepala PPATK
Lampiran :

ABSTRAKSI

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan ini bertujuan untuk:

  1. memberikan pedoman bagi LPP dalam menyusun pedoman mengenali Pengguna J asa;
  2. memberikan pedoman bagi PJK dalam menyusun ketentuan internal untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan Pengguna Jasa yang berisiko tinggi yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang.

Penetapan Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dilaksanakan me1alui penyusunan kategori Pengguna Jasa yang berisiko tinggi, berdasarkan faktor:

  1. profil;
  2. negara;
  3. bisnis; atau
  4. produk dan/atau jasa.

 

Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-14/1.02/PPATK/11/14 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan

Judul : Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-14/1.02/PPATK/11/14 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan
Deskripsi : Peraturan Kepala PPATK
Lampiran :

ABSTRAKSI

Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-14/1.02/PPATK/11/14 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan diundangkan pada tanggal 26 November 2014. Saat mulai berlaku Peraturan ini adalah setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 26 November 2015. Selanjutnya, pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala PPATK mengenai tata cara penyampaian laporan ke PPATK, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-14/1.02/PPATK/11/14 mengatur antara lain mengenai:

  1. Kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor;
  2. Pelanggaran kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor;
  3. Jenis sanksi adminitratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan yang terdiri atas teguran tertulis, pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau denda administratif.
  4. Ketentuan mengenai penetapan sanksi administratif, yaitu bahwa sanksi administratif ditetapkan oleh PPATK, namun pengenaannya dilakukan oleh LPP. Dalam hal LPP belum dibentuk, pengenaan sanksi administratif terhadap Pihak Pelapor dilakukan oleh PPATK.
  5. Pengenaan sanksi administratif terhadap Pihak Pelapor yang belum menyampaikan kewajiban pelaporan tidak menghapuskan kewajiban penyampaian laporan ke PPATK.
  6. Ketentuan apabila Pihak Pelapor mengabaikan kewajiban penyampaian laporan, PPATK dapat: merekomendasikan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penilaian ulang kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) pengurus Pihak Pelapor; merekomendasikan kepada instansi yang berwenang untuk membekukan kegiatan usaha, mencabut atau membatalkan izin usaha Pihak Pelapor; dan/atau melaporkan kepada penegak hukum mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Pihak Pelapor.
  7. Ketentuan mengenai pengajuan keberatan secara tertulis oleh Pihak Pelapor ke PPATK atas pengenaan denda administratif.
  8. Keputusan Kepala PPATK atas pengajuan keberatan digunakan sebagai dasar untuk: pengembalian pembayaran denda administratif atau pengembalian atas kelebihan pembayaran denda administratif.
  9. Denda administratif yang diperoleh dari pengenaan sanksi administratif merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
  10. Besaran denda administratif ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada PPATK.