Peraturan Lain Terkait UU TPPU

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Judul : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Deskripsi : Instruksi Presiden
Lampiran :

ABSTRAKSI

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini dikeluarkan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Berdasarkan Instruksi Presiden ini, Presiden menginstruksikan:
1. Menteri Keuangan;
2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
4. Kepala Badan Narkotika Nasional.
untuk memanfaatkan secara optimal Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

CATATAN: Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, yaitu tanggal 10 Maret 2017.

 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Judul : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
Deskripsi : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Lampiran :

ABSTRAKSI

Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana (corporate crime) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Dalam kenyataannya korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (criminal liability). Banyak undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas, oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung ini adalah UU No. 3 Tahun 2009; UU No. 48 Tahun 2009; UU No. 8 Tahun 1981.

Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur mengenai tata cara pemindanaan terhadap korporasi, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Tata cara penanganan perkara meliputi pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus, pertanggungjawaban grup korporasi, pertanggungjawaban korporasi dalam penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran korporasi, pemeriksaan korporasi, pemeriksaan pengurus, pemeriksaan korporasi dan pengurus, gugatan ganti rugi dan restitusi, penanganan harta kekayaan korporasi, hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana. Selain itu diatur juga mengenai putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

CATATAN: Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 29 Desember 2016.

Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

Judul : Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
Deskripsi :
Lampiran :

ABSTRAKSI

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Peraturan Bersama ini bertujuan untuk:

  1. mewujudkan koordinasi dan kerja sarna yang optimal antar instansi terkait dalam pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan Pemblokiran secara serta merta atas Dana milik orang atau Korporasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris;
  2. meningkatkan efisiensi waktu penetapan pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan efektivitas Pemblokiran secara serta merta atas Dana milik orang atau Korporasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; dan
  3. memberikan petunjuk teknis bagi instansi terkait dalam pelaksanaan pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan Pemblokiran secara serta merta atas Dana milik orang atau Korporasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

Ruang lingkup Peraturan Bersama ini meliputi:

  1. pencantuman atau pembaruan pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris;
  2. perpanjangan pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; dan
  3. penghapusan pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

Dalam hal ini, identitas orang dan Korporasi tersebut bersumber dari Pemerintah Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa -Bangsa.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara: Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Judul : Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara: Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.
Deskripsi :
Lampiran :  

ABSTRAKSI

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara: Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, melengkapi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. SEMA Nomor 3 Tahun 2013 mengatur bahwa dalam hal Hakim memutus harta kekayaan yang dimohonkan penyelesaian dinyatakan sebagai aset negara, maka dalam amar putusan berkenaan dengan harta kekayaan tersebut, harus dinyatakan dirampas untuk negara.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Judul : Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.
Deskripsi :
Lampiran :  

ABSTRAKSI

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dibentuk untuk mengisi kekosongan “hukum acara” pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat UU TPPU). Pasal 67 UU TPPU memberikan kewenangan kepada penyidik TPPU untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Penetapan PERMA tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yang antara lain menyatakan, bahwa MA mempunyai kewenangan untuk memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawah kewenangannya dan membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum dalam jalannya peradilan. Beberapa materi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2013 meliputi ruang lingkup, mekanisme permohonan penanganan harta kekayaan dalam tppu dan tindak pidana lain dan hukum acaranya.

Peraturan KAPOLRI Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Judul : Peraturan KAPOLRI Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Deskripsi :
Lampiran :  

ABSTRAKSI

Peraturan KAPOLRI No. 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor  57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan KAPOLRI  ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pelindungan khusus berdasarkan Peraturan KAPOLRI adalah suatu bentuk pelindungan yang diberikan oleh aparat Kepolisain Negara Republik Indoneisia untuk memberikan rasa aman terhadap pelapor atau saksi dari kemungkinan yang membahayakan diri jiwa dan atau hartanya termasuk keluarganya.

Peraturan KAPOLRI ini mengatur antara lain pelaksanaan perlindungan meliputi bentuk perlindungan yaitu pelindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, pelindungan terhadap harta, perahasiaan dan penyamaran identitas,  dan pemberian keterangan tanpa bertatap muka.  Selain itu, Peraturan KAPOLRI mengatur mengenai cara bertindak dalam memberikan perlindungan khusus yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran perlindungan khusus. Substansi mengenai penghentian pemberian perlindungan diatur secara jelas dalam Peraturan KAPOLRI ini.