Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia

Judul : Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia
Deskripsi : Peraturan Pemerintah
Lampiran :

ABSTRAKSI

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

Dasar hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 8 Tahun 2010.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia, dengan menetapkan batasan istilah dalam penggunaannya. Pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain meliputi tata cara pemeritahuan, pemeriksaan, pelaporan ke PPATK. Selain itu, diatur juga mengenai pengenaan sanksi administratif dan penyetoran kas negara.

CATATAN: Peraturan Pemerintah In! mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Judul : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Deskripsi : Peraturan Pemerintah
Lampiran :

ABSTRAKSI

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan amanat Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, dalam melaksanakan fungsinya, PPATK berwenang meminta dan mendapatkan data dan informasi dari Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan:

  1. mengelola data dan informasi; dan/atau
  2. menerima laporan dari profesi tertentu.

Adapun jenis data dan informasi dari Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta tersebut, terdiri atas:

  1. daftar pencarian orang;
  2. laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
  3. data dan informasi terkait profil pengguna jasa;
  4. data dan informasi yang berkaitan dengan kliring dan/atau settlement di industri jasa keuangan;
  5. data dan informasi yang berkaitan dengan politically exposed persons;
  6. data dan informasi kependudukan;
  7. data dan informasi di bidang administrasi badan hukum;
  8. data dan informasi mengenai lalu lintas orang atau barang dari dan keluar wilayah Indonesia;
  9. data dan informasi di bidang pertanahan;
  10. data dan informasi di bidang perpajakan; dan/atau
  11. data dan informasi lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Selain mengatur mengenai jenis data dan informasi, Peraturan Pemerintah ini mengatur juga mengenai:

  1. tata cara penyampaian data dan informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
  2. kewajiban bagi Pimpinan Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta serta pejabat atau pegawai yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas data dan informasi yang disampaikan dan merahasiakan permintaan data dan informasi oleh PPATK.
  3. kewajiban bagi PPATK untuk merahasiakan data dan informasi yang diterima dari Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta, kecuali untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Pimpinan Instansi Pemerintah dari/ atau lembaga swasta serta pejabat atau pegawai yang ditunjuk tidak dapat dituntut secara pidana atau digugat secara perdata atas penyampaian data dan informasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Judul : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Deskripsi : Peraturan Pemerintah
Lampiran :

ABSTRAKSI

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan amanat Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, terdapat beberapa Pihak Pelapor “baru” dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pindana pencucian uang, sebagai berikut:
1. Perusahaan Modal Ventura;
2. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
3. Lembaga Keuangan Mikro;
4. Lembaga Pembiayaan Ekspor;
5. Advokat;
6. Notaris
7. Pejabat Pembuat Akta Tanah;
8. Akuntan;
9. Akuntan Publik; dan
10. Perencana Keuangan.

Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain mengenai kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, kewajiban pelaporan ke PPATK, dan pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan ke PPATK.

Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor wajib menyampaikan laporan ke PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU TPPU. Sedangkan Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan, Akuntan Publik dan Perencana Keuangan wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan ke PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:
a. pembelian dan penjualan properti;
b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/ atau produk jasa keuangan lainnya;
c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/ atau rekening efek;
d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur pengecualian kewajiban pelaporan bagi advokat yang bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dalam rangka:
a. memastikan posisi hukum Pengguna Jasa; dan
b. penanganan suatu perkara, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Judul : Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.
Deskripsi :
Lampiran :

ABSTRAKSI

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan amanat Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003. PP ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan PP ini, Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap Pelapor atau Saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya. PP ini mengatur antara lain bentuk dan tata cara perlindungan khusus serta pembiayaan.
Perlindungan khusus diberikan dalam bentuk yaitu perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dan Saksi dari ancaman fisik atau mental; perlindungan terhadap harta Pelapor dan Saksi; perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor dan Saksi; dan/atau pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara. Perlindungan khusus diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan adanya kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta, termasuk keluarga Pelapor dan Saksi. Dalam melaksanakan ketentuan tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang menangani perkara tindak pidana pencucian uang.

PP ini juga mengatur bahwa pemberian perlindungan khusus terhadap Pelapor dan/atau Saksi dapat dihentikan karena alasan tertentu. Terkait pembiayaan perlindungan khusus terhadap Pelapor dan Saksi, dibebankan pada anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme

Judul : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme
Deskripsi : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme
Lampiran :

ABSTRAKSI

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berupa perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas saksi dan pemberian keterangan pada saat pemeriksaan tanpa tatap muka dengan tersangka. Pemberian perlindungan tersebut sangat penting untuk menjamin kelancaran jalannya proses peradilan dan dalam melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum dan hakim merasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya.