Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan Oleh Organisasi Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendananaan Terorisme

Judul : Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan Oleh Organisasi Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendananaan Terorisme
Deskripsi : Peraturan Presiden
Lampiran :

ABSTRAKSI

Unsur pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti dengan upaya pencegahan terhadap pendanaan terorisme. Organisasi kemasyarakatan dapat dijadikan sebagai sarana baik langsung maupun tidak langsung untuk menerima dan memberikan sumbangan yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, sehingga perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Dasar hukum Peraturan Presiden tersebut adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1); UU No. 9 Tahun 2013; UU No. 17 Tahun 2013; PP Nomor 58 Tahun 2016; PP Nomor 59 Tahun 2016.

 

CATATAN: Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Februari 2017.

Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Judul : Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Deskripsi : Peraturan Presiden
Lampiran :

ABSTRAKSI

Dalam rangka meningkatkan efektivitas koordinasi antarlembaga dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, perlu memperluas keanggotaan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dasar hukum Peraturan Presiden tersebut adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1); UU No. 8 Tahun 2010; Perpres No. 6 Tahun 2012.

 

CATATAN: Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2016.

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Judul : Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Deskripsi : Peraturan Presiden
Lampiran :

ABSTRAKSI

Dalam rangka optimalisasi untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, perlu penataan organisasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Dasar hukum Peraturan Presiden ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1); UU No. 8 Tahun 2010; PERPRES No. 48 Tahun 2012.

Dalam Peraturan Presiden ini diatur tentang perubahan Pasal 5, Pasal 20, Bagian Kedelapan, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 33, serta penghapusan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Judul : Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Deskripsi : Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Lampiran :

ABSTRAKSI

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merupakan aturan pelaksana dari ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Presiden ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, eselonisasi, pengangangkatan dan pemberhentian, tata kerja dan pembiayaan PPATK. Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 81 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Judul : Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Deskripsi : Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Lampiran :

ABSTRAKSI

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan koordinasi yang baik di antara instansi yang berwenang dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite TPPU dibantu oleh Tim Pelaksana. Selain dibantu oleh Tim Pelaksana, dalam melaksanakan tugasnya, Komite TPPU dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh satu unit kerja di lingkungan PPATK. Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 ini, maka Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK

Judul : Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK
Deskripsi : Peraturan Kepala PPATK
Lampiran :

ABSTRAKSI

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK merupakan amanat dari Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Perpres ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi PPATK dan stakeholder dalam pelaksanaan kewenangan PPATK.

Perpres tentang Tata cara Pelaksanaan Kewenangan ini mengatur mulai dari tugas PPATK yakni mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, fungsi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, pengelolaan data dan informasi yang dimiliki PPATK, pengawasan kepatuhan pihak pelapor, serta analisis dan pemeriksaan laporan dan informasi yang berindikasi TPPU maupun tindak pidana lain, serta uraian mengenai kewenangan PPATK berdasarkan masing-masing fungsi tersebut.

Beberapa kewenangan baru yang dimiliki PPATK diantaranya adalah kewenangan untuk melakukan audit kepatuhan dan audit khusus, meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang dimiliki kewenangan mengelola data dan informasi,melakukan pemeriksaan, meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana, merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan, merekomendasikan kepada lembaga berwenang untuk mencabut ijin usaha, dan meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidik yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan TPPU. Perpres ini juga mengatur mengenai penyampaian laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan PPATK kepada DPR secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.