Loading

PERATURAN / KEPUTUSAN PPATK

No Jenis Peraturan No Peraturan Tanggal Tentang Sumber Status
Ditetapkan Diundangkan
1 Per/Kep PPATK Nomor 17 Tahun 2017 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Pos
BN 2017 (1871): 50 hlm. Mencabut Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-11/1.02.1/PPATK/09/2011
2 Per/Kep PPATK Nomor 7 Tahun 2017 2017 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain
Berlaku
3 Per/Kep PPATK Nomor 11 Tahun 2017 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah
BN 2017 (1687): 27 hlm. Berlaku
4 Per/Kep PPATK Nomor 10 Tahun 2017 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Advokat
BN 2017 (1686): 38 hlm. Berlaku
5 Per/Kep PPATK Nomor 7 Tahun 2017 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain
BN 2017 (1685): 41 hlm. Mencabut Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.02.1/PPATK/09/2011
6 Per/Kep PPATK Nomor 06 Tahun 2017 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Perencana Keuangan
BN 2017 (1684): 39 hlm. Berlaku
7 Per/Kep PPATK Nomor 19 Tahun 2017 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
BN 2017 (1873) : 29 hlm Berlaku
8 Per/Kep PPATK Nomor 18 Tahun 2017 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan
BN 2017 (1872) : 29 hlm Mencabut Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-03/1.02.1/PPATK/03/12
9 Per/Kep PPATK Nomor 02 Tahun 2017 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
Berlaku
10 Per/Kep PPATK Nomor 03 Tahun 2017 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
BN 2017 (670) : 58 hlm Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-07/1.01/PPATK/08/12
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai