Loading

PERATURAN / KEPUTUSAN PPATK

No Jenis Peraturan No Peraturan Tanggal Tentang Sumber Status
Ditetapkan Diundangkan
1 Per/Kep PPATK Nomor 01 Tahun 2017 2017 tentang Pencabutan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER- 14/1.02.1/PPATK/10/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pergadaian
BN 2017 (593) : 4 hlm Mencabut Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER- 14/1.02.1/PPATK/10/2011
2 Per/Kep PPATK Nomor 13 Tahun 2016 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus, dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit
BN 2016 (1897) : 33 hlm. Mencabut Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.02.2/PPATK/09/12
3 Per/Kep PPATK Nomor 11 Tahun 2016 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi
BN 2016 (1896) : 22 hlm. Berlaku
4 Per/Kep PPATK Nomor 8 Tahun 2016 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu
Mencabut Surat Edaran Kepala PPATK Nomor: SE-02/1.02/PPATK/03/2014
5 Per/Kep PPATK Nomor 3 Tahun 2016 2016 tentang Contoh Formulir Surat Pesanan Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
Berlaku
6 Per/Kep PPATK Nomor 05 Tahun 2016 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
Berlaku
7 Per/Kep PPATK Nomor 2 Tahun 2016 2016 tentang Contoh-Contoh Pengisian Uraian Rincian Transaksi Pada Laporan Transaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain
Berlaku
8 Per/Kep PPATK Nomor 03 Tahun 2015 2015 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
Berlaku
9 Per/Kep PPATK PER-02/1.02/PPATK/02/15 2015 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang
BN 2015 (380): 14 hlm. Berlaku
10 Per/Kep PPATK Nomor PER- 14/1.02/PPATK/11/14 2014 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan
BN 2014 (1821): 17 hlm. Berlaku
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai