Loading

PERATURAN KEPALA

No Jenis Peraturan No Peraturan Tanggal Tentang Sumber Status
Ditetapkan Diundangkan
1 Per/Kep PPATK Nomor 2 Tahun 2016 2016 tentang Contoh-Contoh Pengisian Uraian Rincian Transaksi Pada Laporan Transaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain
Berlaku
2 Per/Kep PPATK Nomor 03 Tahun 2015 2015 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
Berlaku
3 Per/Kep PPATK PER-02/1.02/PPATK/02/15 2015 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang
BN 2015 (380): 14 hlm. Berlaku
4 Per/Kep PPATK Nomor PER- 14/1.02/PPATK/11/14 2014 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan
BN 2014 (1821): 17 hlm. Berlaku
5 PER-13/1.02/PPATK/10/14 2014 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Pusat Pelaporaan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan
Berlaku
6 Per/Kep PPATK Nomor PER-04/1.02/PPATK/03/2014 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
BN 2014 (670) : 7 hlm. Mengubah Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013
7 Per/Kep PPATK Nomor: SE-02/1.02/PPATK/03/14 2014 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu
Dicabut dengan Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu
8 Per/Kep PPATK Nomor PER-02/1.02/PPATK/02/2014 2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu
BN 2014 (258) : 7 hlm. Berlaku
9 Per/Kep PPATK SE-01/1.02/PPATK/02/14 2014 tentang Contoh Penggunaan Pendekatan Pelakudan Pendekatan Rekening Dalam Pelaksanaan IndentifikasiTransaksi KeuanganTunai
10 Per/Kep PPATK Nomor PER-21/1.02/PPATK/11/2013 2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan
BN 2013 (1479) : 8 hlm. Berlaku
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai