Loading

PERATURAN / KEPUTUSAN PPATK

No Jenis Peraturan No Peraturan Tanggal Tentang Sumber Status
Ditetapkan Diundangkan
1 Per/Kep PPATK PER-03/1.01/PPATK/02/13 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
BN 2013 (443): 9 hlm Berlaku
2 Per/Kep PPATK PER-11/1.02/PPATK/09/2012 2012 tentang Transaksi Keuangan Tunai yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan
BN 2012 (928): 8 Hlm Berlaku
3 Per/Kep PPATK Nomor PER- 10/1.02.2/PPATK/09/12 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus
BN 2012 (927): 13 Hlm. dicabut dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor 13 Tahun 2016
4 Per/Kep PPATK Nomor PER-09/1.02.2/ PPATK/09/12 2012 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan
BN 2012 (926): 15 hlm.
5 Per/Kep PPATK PER-07/1.01/PPATK/08/12 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
BN 2012 (817): 32 hlm. Dicabut dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
6 Per/Kep PPATK PER-03/1.02.1/PPATK/03/12 2012 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi di Bidang Perbankan, Pasar Modal dan Asuransi
BN 2012 (283): 19 hlm. Dicabut dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Bagi Penyedia Jasa Keuangan
7 Per/Kep PPATK PER-14/1.02.1/PPATK/10/2011 2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pergadaian
Tidak Berlaku
8 Per/Kep PPATK Nomor PER-12/1.02.1/PPATK/09/11 2011 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa lainnya
Berlaku
9 Per/Kep PPATK PER-11/1.02.1/PPATK/09/2011 2011 tentang Penerapan Prinsip Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Pos
BN 2011 (919): 24 hlm. Berlaku
10 Per/Kep PPATK PER- 10 /1.02.1 /PPATK/09/2011 2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya
BN 2011 (734): 10 hlm. Berlaku
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai