Loading

PERATURAN KEPALA

No Jenis Peraturan No Peraturan Tanggal Tentang Sumber Status
Ditetapkan Diundangkan
1 Per/Kep PPATK PER-14/1.02.1/PPATK/10/2011 2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pergadaian
Tidak Berlaku
2 Per/Kep PPATK Nomor PER-12/1.02.1/PPATK/09/11 2011 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa lainnya
Berlaku
3 Per/Kep PPATK PER-11/1.02.1/PPATK/09/2011 2011 tentang Penerapan Prinsip Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Pos
BN 2011 (919): 24 hlm. Berlaku
4 Per/Kep PPATK PER- 10 /1.02.1 /PPATK/09/2011 2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya
BN 2011 (734): 10 hlm. Berlaku
5 Per/Kep PPATK Nomor 01/1.02/PPATK/01/10 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
BN 2010 (21) : 7 hlm. Berlaku
6 Keputusan PPATK KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08 2008 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
Berlaku
7 Keputusan PPATK Nomor: KEP- 1/1.01/PPATK/01/08 2008 tentang Pedoman Good Governance Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Berlaku
8 Per/Kep PPATK PER-08/1.02/PPATK/05/2013 2013 tentang contoh pengisian rincian transaksi yang diberikan dalam 2 (dua) cara. Penyedia barang dan/atau jasa lain dapat memilih 1 (satu) cara pengisian uraian rincian transaksi tersebut dalam menyampaikan laporan transaksi ke PPATK.
BN 2013 (806): 7 hlm. Berlaku
9 Peraturan Lain Nomor 17 Tahun 2005 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Berlaku
10 Per/Kep PPATK PER-21/1.02/PPATK/11/2013 2013 Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan
BN 2013 (1479) : 8 hlm
 
Kementrian Sekretariat Negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementrian Keuangan
APARAT PENEGAK HUKUM
Kejaksaan RI
Kepolosian Negara RI
Badan Narkotika Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Bea Cukai