Uncategorized

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia

Posted on by admin
Judul : Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia
Deskripsi : Peraturan Pemerintah
Lampiran :
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016

ABSTRAKSI

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

Dasar hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 8 Tahun 2010.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia, dengan menetapkan batasan istilah dalam penggunaannya. Pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain meliputi tata cara pemeritahuan, pemeriksaan, pelaporan ke PPATK. Selain itu, diatur juga mengenai pengenaan sanksi administratif dan penyetoran kas negara.

CATATAN: Peraturan Pemerintah In! mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2016.

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Posted on by admin
Judul : Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Deskripsi : Peraturan Presiden
Lampiran :
Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016

ABSTRAKSI

Dalam rangka optimalisasi untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, perlu penataan organisasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Dasar hukum Peraturan Presiden ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1); UU No. 8 Tahun 2010; PERPRES No. 48 Tahun 2012.

Dalam Peraturan Presiden ini diatur tentang perubahan Pasal 5, Pasal 20, Bagian Kedelapan, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 33, serta penghapusan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27.

Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

Posted on by admin
Judul : Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
Deskripsi : Surat Edaran
Lampiran :
SE Pedoman Pemblokiran Serta Merta terkait DTTOT

ABSTRAKSI

Dalam rangka pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme, berdasarkan Pasal 27 UU TPPT memberikan kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengeluarkan DTTOT berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan DTTOT serta setiap perubahannya ke instansi pemerintah dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), untuk selanjutnya disampaikan ke perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/ atau jasa lain, dan profesi. Penyampaian DTTOT oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut disertai dengan permintaan pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi.

Perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/ atau jasa lain, dan profesi wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara lang sung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan DTTOT yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Contoh Formulir Surat Pesanan Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Posted on by admin
Judul : Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Contoh Formulir Surat Pesanan Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
Deskripsi : Surat Edaran
Lampiran :
SE Contoh Formulir Pesanan Bagi PBJ

ABSTRAKSI

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memudahkan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dalam melaksanakan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-10/1.02.1/PPATK/09/2011, yaitu penyampaian laporan Transaksi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), khususnya dalam memperoleh informasi mengenai sumber dana dan tujuan Transaksi dari Pengguna Jasa. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui pengisian formulir surat pesanan yang telah disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya oleh Pengguna Jasa.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa serta menyampaikan laporan Transaksi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Informasi yang termuat dalam formulir surat pesanan akan menjadi salah satu informasi utama dalam penyampaian laporan Transaksi ke PPATK. Laporan Transaksi tersebut akan digunakan oleh PPATK dalam melaksanakan fungsi analisis dan pemeriksaan serta pengawasan kepatuhan, mengkonfirmasi keterkaitan Transaksi maupun hubungan para pihak dengan informasi awal yang telah dimiliki sebelumnya, serta membantu penyidik dalam penelusuran aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Posted on by admin
Judul : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Deskripsi : Peraturan Pemerintah
Lampiran :
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016
Materi Diseminasi Narasumber PPATK
Materi Diseminasi Narasumber AUSTRAC_English
Materi Diseminasi Narasumber AUSTRAC_Indonesia
Materi Diseminasi Narasumber KEMENKUMHAM
Materi Narasumber Narasumber BI
Materi Diseminasi Narasumber KPK

ABSTRAKSI

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan amanat Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, dalam melaksanakan fungsinya, PPATK berwenang meminta dan mendapatkan data dan informasi dari Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan:

  1. mengelola data dan informasi; dan/atau
  2. menerima laporan dari profesi tertentu.

Adapun jenis data dan informasi dari Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta tersebut, terdiri atas:

  1. daftar pencarian orang;
  2. laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
  3. data dan informasi terkait profil pengguna jasa;
  4. data dan informasi yang berkaitan dengan kliring dan/atau settlement di industri jasa keuangan;
  5. data dan informasi yang berkaitan dengan politically exposed persons;
  6. data dan informasi kependudukan;
  7. data dan informasi di bidang administrasi badan hukum;
  8. data dan informasi mengenai lalu lintas orang atau barang dari dan keluar wilayah Indonesia;
  9. data dan informasi di bidang pertanahan;
  10. data dan informasi di bidang perpajakan; dan/atau
  11. data dan informasi lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Selain mengatur mengenai jenis data dan informasi, Peraturan Pemerintah ini mengatur juga mengenai:

  1. tata cara penyampaian data dan informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
  2. kewajiban bagi Pimpinan Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta serta pejabat atau pegawai yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas data dan informasi yang disampaikan dan merahasiakan permintaan data dan informasi oleh PPATK.
  3. kewajiban bagi PPATK untuk merahasiakan data dan informasi yang diterima dari Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta, kecuali untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Pimpinan Instansi Pemerintah dari/ atau lembaga swasta serta pejabat atau pegawai yang ditunjuk tidak dapat dituntut secara pidana atau digugat secara perdata atas penyampaian data dan informasi.

Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-13 / 1.02/PPATK/10/14 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Posted on by admin
Judul : Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER- 11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan
Deskripsi :  Peraturan Kepala PPATK
Lampiran :
Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-13 / 1.02/PPATK/10/14

ABSTRAKSI

Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-13 / 1.02/PPATK/10/14 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan ini ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2014. Materi muatan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta perkembangan kebutuhan penyedia jasa keuangan, praktik, dan standar internasional.

Saat ini, PPATK telah menyusun, membukukan, menerbitkan, dan mendiseminasi Modul Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia, yang berisi telah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan telah menguraikan substansi yang lebih luas, antara lain informasi dan uraian komprehensif mengenai rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia, penegakan hukum, anti pencucian uang dan pendanaan terorisme bagi industri perbankan, pasar modal, dan lembaga jasa keuangan non bank, serta penyedia barang dan/atau jasa lain.

Negeri Sang Pencuci Uang

Posted on by editorANL3
Judul : Negeri Sang Pencuci Uang
Penulis : Dr. Yunus Husein
Lampiran : RESENSI BUKU YH NEGERI SANG PENCUCI UANG

ABSTRAKSI

Sama seperti buku yang pernah dibuat oleh Dr. Yunus Husein yaitu Bunga Rampai Anti Pencucian
Uang, buku ini juga berisi kumpulan tulisan, baik artikel yang telah dipublikasikan oleh media massa
maupun makalah yang dipresentasikan dalam berbagai seminar yang diselenggarakan di tanah air.
Sebagai kumpulan tulisan tentu saja topik‐topik bahasan yang ada di dalam buku ini bervariasi sehingga
perlu dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Setiap bagian berisi topik‐topik yang relatif berkaitan,
agar terstruktur dengan baik guna memudahkan pembaca memahami pokok‐pokok pikiran yang
dituangkan dalam buku ini. Namun demikian tidak terhindarkan pula adanya pokok‐pokok pikiran yang
relatif sama dalam beberapa tulisan.