Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Judul : Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
Deskripsi : Peraturan Bersama
Lampiran :

ABSTRAKSI

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, ikut bertanggung jawab menjaga perdamaian dunia, antara lain melalui pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal yang mewajibkan untuk melakukan pemblokiran secara serta merta atas dana yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Dalam rangka memenuhi perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dapat dilaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Dasar hukum Peraturan Bersama ini adalah UU No. 10 Tahun 1997; UU No. 37 Tahun 1999; UU No. 24 tahun 2000; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 8 Tahun 2010.

Peraturan Bersama ini mengatur mengenai prosedur pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, pemblokiran secara serta merta atas Dana milik orang atau Korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan penghapusan pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Setiap instansi terkait harus mempedomani petunjuk teknis mengenai tata cara pengajuan pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan pemblokiran secara serta merta atas Dana milik orang atau Korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bersama ini.

CATATAN:
Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 31 Mei 2017 (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 770).